Prabowo: Uang Sitaan Koruptor untuk Puskesmas dan Sekolah

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan uang sitaan dari koruptor akan digunakan untuk fasilitas publik. Ia berujar menyebut uang negara yang dikorupsi harus diselamatkan agar bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Umum Partai Gerindra ini ingin uang tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. "Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok," kata dia di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026.

Prabowo menyampaikan, dirinya mendapat laporan bahwa sekitar 10 ribu puskesmas di tanah air belum pernah diperbaiki sejak era mantan presiden Soeharto. Prabowo memperkirakan butuh sekitar Rp 2 miliar untuk memperbaiki puskesmas. Artinya, dia berujar, butuh kurang lebih Rp 20 triliun untuk memperbaiki 10 ribu puskesmas di Indonesia.

Dalam pidatonya, Prabowo mengapresiasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang telah mengumpulkan Rp 10,2 triliun dari denda administrasi kehutanan. Uang itu, kata dia, bisa digunakan untuk memperbaiki puskesmas. "Hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, Rp 10 triliun," ucap Prabowo.

Selain puskesmas, Prabowo menyampaikan uang sitaan dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah. Mantan menteri pertahanan ini berujar pemerintah sedang memperbaiki 70.000 sekolah pada tahun ini.

"Tahun depan kita akan perbaiki 100.000, tahun depannya lagi 100.000, dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki," ucap dia.

Dalam prosesi penyerahan denda yang dihadiri Prabowo di Kejaksaan Agung hari ini, Satgas PKH telah mengumpulkan denda administratif kehutanan senilai Rp 10.279.951.886.464. Nominal tersebut diserahkan secara simbolis oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Selanjutnya, prosesi berlanjut dengan penyerahan lahan kawasan hutan tahap tujuh seluas 2.373.171,75 hektare yang diserahkan dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Lahan tersebut merupakan hasil penertibas Satgas PKH di kawasan hutan. Lahan ini kemudian diserahkan secara simbolis oleh Purbaya kepada Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani dan PT Agrinas Palma Nusantara.

Jaksa Agung mengklaim gunungan uang kas yang ditata dalam acara hari ini adalah bukti hasil kerja penegakan hukum dan pengembalian aset negara dari sektor kehutanan dan sumber daya alam. "Tumpukan uang ini di depan ini bukan sekedar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH," kata ST Burhanuddin.

Sekitar satu bulan lalu, pada 10 April 2026, Prabowo juga menyaksikan penyerahan Rp 11,4 triliun dari Satgas PKH ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung. Uang itu dipajang di belakang podium tempat Prabowo berpidato, sama seperti prosesi yang berlangsung bulan Mei ini.