Pramono Anung Terapkan Sanksi Larang Rapat bagi Pejabat Terlambat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan penguatan disiplin bagi seluruh pejabat di lingkungan Balai Kota dengan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang tidak tepat waktu dalam menghadiri pertemuan resmi.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, kebijakan ini bertujuan membentuk budaya kerja yang profesional di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan pada agenda BUMD Leaders Forum 2026 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/4/2026).

Pramono menekankan bahwa ketegasan diperlukan agar setiap jajaran memiliki tanggung jawab terhadap waktu yang telah disepakati bersama. Ia tidak segan untuk memberikan peringatan keras kepada pihak yang abai terhadap aturan tersebut.

"Saya sederhana saja, kalau ada yang terlambat saya lihat sekali dua kali, habis itu saya peringatkan besok jangan masuk lagi rapat," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Penerapan budaya korporasi ini disebutnya harus dimulai dari level pimpinan tertinggi. Pramono mengaku selalu mengupayakan hadir sebelum jadwal rapat dimulai untuk memberikan teladan langsung kepada bawahannya.

"Saya enggak yakin dulu Balai Kota itu on time. Sekarang nggak pernah rapat Balai Kota (telat) lebih dari 5 menit. Karena apa? Gubernurnya selalu datangnya lebih awal," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Selain masalah waktu, aspek kepemimpinan melalui tindakan nyata juga diwujudkan lewat kebijakan penggunaan transportasi publik setiap hari Rabu. Pramono mengklaim tetap konsisten menjalankan rutinitas tersebut hingga saat ini.

"Saya sampai hari ini enggak pernah melanggar. Ini bukan ingin dilihat orang, tapi membangun budaya kerja," jelas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Mantan Sekretaris Kabinet ini menilai tantangan terbesar dalam organisasi pemerintahan sering kali berasal dari hambatan komunikasi antarpejabat. Hal tersebut dipicu oleh ego sektoral yang menghambat penyelesaian masalah secara cepat.

"Problem kita yang paling utama adalah seringkali ego di antara para pejabat, termasuk pejabat BUMD-nya kegedean. Komunikasinya tidak berjalan dengan baik," imbuh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.