Prancis Pastikan Tak Kirim Pasukan ke Selat Hormuz Tanpa Iran

Presiden Prancis Emmanuel Macron memastikan bahwa pihaknya tidak akan mengirimkan pasukan ke Selat Hormuz tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah Iran pada Senin (11/5/2026). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas di jalur perairan strategis tersebut di tengah ketegangan wilayah.

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas peringatan keras dari Teheran mengenai kehadiran militer asing di kawasan mereka. Dilansir dari Detikcom, Macron menegaskan komitmen Prancis dalam mendukung upaya pemulihan kelancaran lalu lintas maritim sembari menggerakkan kapal induk Charles de Gaulle ke Laut Merah.

"Pengerahan pasukan Prancis tidak pernah dipertimbangkan," tegas Macron, Presiden Prancis.

Macron menyampaikan penegasan tersebut dalam konferensi pers bersama Presiden Kenya William Ruto di Nairobi. Di sisi lain, Iran melalui proposal balasannya menuntut adanya kompensasi kerusakan perang dari Amerika Serikat serta pengakuan kedaulatan atas Selat Hormuz.

Dokumen proposal yang diteruskan melalui mediator Pakistan tersebut juga mendesak pencabutan sanksi ekonomi dan pencairan aset Iran yang dibekukan. Sementara itu, dari pihak Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan tuntutan berbeda terkait keamanan nuklir.

"Ini belum berakhir, karena masih ada material nuklir -- uranium yang diperkaya -- yang harus dikeluarkan dari Iran. Masih ada situs-situs pengayaan yang harus dibongkar," kata Netanyahu, Perdana Menteri Israel.

Netanyahu menyampaikan hal tersebut dalam sebuah wawancara televisi mengenai syarat berakhirnya konflik. Ia menekankan perlunya tindakan langsung terhadap fasilitas nuklir di wilayah tersebut.

"Anda masuk dan Anda mengambilnya," kata Netanyahu, Perdana Menteri Israel.

Dalam perkembangan berita internasional lainnya, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra resmi bebas dari penjara Bangkok pada Senin (11/5) setelah menjalani delapan bulan masa hukuman. Miliarder tersebut kini diwajibkan menggunakan alat pemantau elektronik selama masa percobaan.

Kabar lain datang dari Myanmar yang mengeluhkan pengucilan oleh ASEAN dalam KTT pekan lalu. Junta militer Myanmar menilai tindakan tersebut diskriminatif setelah pihak organisasi mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta dari pertemuan tingkat tinggi tersebut.