Presiden Lebanon Joseph Aoun Tegaskan Negosiasi Akhiri Perang Israel

Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan pada Selasa (28/4/2026) bahwa langkah negosiasi langsung dengan Israel diambil guna mengakhiri peperangan antara Tel Aviv dan kelompok Hizbullah. Upaya diplomasi ini merujuk pada tujuan pemulihan kondisi perdamaian seperti perjanjian gencatan senjata tahun 1949 silam.

Langkah pemerintah Lebanon ini memicu ketegangan domestik setelah pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, mengecam dialog tersebut sebagai sebuah kesalahan fatal. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, ketegangan ini terjadi di tengah masa gencatan senjata sementara yang diprakarsai oleh Amerika Serikat sejak pertengahan April lalu.

Pertemuan tingkat diplomatik antara perwakilan Lebanon dan Israel telah berlangsung sebanyak dua kali di Washington DC dalam beberapa pekan terakhir. Ini merupakan komunikasi formal perdana kedua negara dalam hitungan dekade, meskipun Hizbullah secara terbuka menyatakan penolakan keras terhadap proses tersebut.

Dalam keterangan resminya yang dikutip dari AFP, Joseph Aoun menekankan komitmennya untuk mencapai kesepakatan yang bermartabat bagi kedaulatan negara Lebanon di meja perundingan.

"Tujuan saya adalah untuk mengakhiri situasi perang dengan Israel, serupa dengan perjanjian gencatan senjata (tahun 1949)," kata Aoun, Presiden Lebanon.

Aoun juga menepis anggapan bahwa negosiasi tersebut merupakan bentuk pelemahan harga diri bangsa. Ia menjamin bahwa seluruh proses diplomasi dilakukan demi kepentingan nasional untuk menghentikan kehancuran lebih lanjut.

"Apakah perjanjian gencatan senjata itu suatu penghinaan? Saya jamin bahwa saya tidak akan menerima kesepakatan yang memalukan," tegas Aoun.

Terkait tudingan pengkhianatan yang dialamatkan kepadanya, Aoun melontarkan sindiran balik kepada pihak-pihak yang dianggap menyeret Lebanon ke dalam konflik demi agenda asing. Ia menyinggung posisi Hizbullah yang selama ini mendapat dukungan penuh dari Iran dalam aktivitas militernya.

"Apa yang kita lakukan bukanlah pengkhianatan. Sebaliknya, pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka yang membawa negara mereka ke dalam perang untuk mencapai kepentingan asing," ucap Aoun.

Presiden Lebanon tersebut juga menyoroti inkonsistensi kritikus yang menuntut konsensus nasional atas jalur diplomasi. Menurutnya, keputusan untuk memulai perang sebelumnya justru diambil secara sepihak tanpa persetujuan seluruh elemen masyarakat di Lebanon.

"Beberapa pihak ingin meminta pertanggungjawaban kami atas keputusan untuk melakukan negosiasi dengan alasan bahwa tidak ada konsensus nasional," ujar Aoun.

Ia mempertanyakan standar ganda yang diterapkan oleh kelompok oposisi bersenjata mengenai mekanisme pengambilan keputusan strategis negara.

"Pertanyaan saya kepada mereka adalah: ketika Anda berperang, apakah Anda terlebih dahulu memperoleh konsensus nasional?" tanya Aoun.

Eskalasi besar di perbatasan bermula pada 2 Maret lalu setelah serangan roket Hizbullah ke wilayah Israel yang memicu balasan masif. Data menunjukkan serangan udara Israel telah menyebabkan lebih dari 2.500 jiwa melayang, 7.750 warga terluka, serta memaksa 1,6 juta orang mengungsi dari kediaman mereka.