Presiden Prabowo Bahas Hilirisasi dan Keamanan Nasional di Hambalang

Presiden Prabowo Subianto melakukan koordinasi strategis dengan memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Jumat, 24 April 2026. Pertemuan terpisah tersebut membahas percepatan proyek hilirisasi di belasan titik serta stabilitas keamanan nasional.

Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembicaraan dengan Rosan Roeslani menitikberatkan pada teknis pembangunan infrastruktur industri. Program ini dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui pengolahan sumber daya di dalam negeri.

"Perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan segera dibangun di 13 lokasi di Indonesia," kata Teddy, dalam rilis pers yang diterbitkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Jumat (24/4).

Pemerintah kini tengah mematangkan rencana masuknya modal asing pada sejumlah sektor krusial, mulai dari pengolahan sampah menjadi energi hingga industri garmen. Presiden memberikan instruksi khusus agar cakupan hilirisasi tidak hanya berhenti pada komoditas tambang.

"Presiden Prabowo menginginkan agar hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus mencakup bidang pertanian dan perikanan," ujarnya.

Selain urusan ekonomi, agenda di Hambalang dilanjutkan dengan pelaporan situasi terkini dari pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara. Pembahasan mencakup transformasi digital pada layanan publik serta upaya peningkatan profesionalisme personel kepolisian dalam menjalankan tugas.

Kapolri dan Presiden juga mendiskusikan kerangka kerja sama lintas lembaga untuk menjamin keberhasilan program-program prioritas pemerintah pusat di daerah.

"Selain itu, dibahas mengenai sinergi antara Kepolisian dan berbagai lembaga dan sektor terkait guna memperkuat program nasional, baik dalam sektor pertanian, pangan, makan bergizi, penanganan gerakan cepat bencana, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujar Teddy.

Langkah koordinasi ini diambil untuk memastikan adanya sinkronisasi antara kebijakan investasi dan kepastian hukum serta keamanan di lapangan. Fokus utama pemerintah tetap pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing ekonomi dari hulu ke hilir sebagaimana dilaporkan oleh katadata.co.id.