Proyek Kereta Cepat Whoosh Dialihkan ke Kemenkeu, Bebani APBN

Proyek mega-infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh secara resmi beralih ke pengelolaan Kementerian Keuangan pada April 2026, menandai runtuhnya skema bisnis murni (B2B) tanpa jaminan negara yang sebelumnya digadang-gadang. Pengalihan ini menjadi salah satu operasi "cuci piring" fiskal terbesar di Indonesia, menurut laporan dari Money.

Keputusan ini diambil setelah konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) terbebani oleh pembengkakan biaya. Estimasi awal proyek sebesar 6,07 miliar dolar AS melonjak menjadi 7,26 miliar dolar AS, atau setara Rp 119,79 triliun, yang sebagian besar ditanggung pihak Indonesia.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika), sebagai salah satu anggota konsorsium, melaporkan kerugian mencapai Rp 1,8 triliun per tahun akibat partisipasi dalam proyek ini. Beban finansial ini juga mengganggu fokus bisnis utama Wika.

Sementara itu, PT KAI sebagai pemimpin konsorsium harus menanggung beban jaminan utang yang berpotensi mengancam stabilitas layanan transportasi publik nasional. Intervensi otoritas fiskal pusat dinilai krusial untuk menyelamatkan kondisi ini.

Pengalihan aset KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) ke Kementerian Keuangan bertujuan memutus risiko korporasi BUMN agar tidak menyebar. Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga yang baru setahun berdiri.

Danantara, yang digadang-gadang sebagai Sovereign Wealth Fund kelas dunia, kini tampak kesulitan menangani aset yang secara finansial dianggap "toxic" seperti Whoosh. Lembaga ini seharusnya mampu melakukan restrukturisasi internal tanpa membebankan tagihan ke negara.

Pejabat terkait berargumen bahwa penyerahan Whoosh ke Kemenkeu bertujuan menjaga kredibilitas neraca keuangan Danantara di mata investor global. Sebagai lembaga yang ditargetkan mampu menyetor Rp 800 triliun per tahun, memiliki defisit arus kas permanen akan merusak profil risikonya.

Namun, langkah tersebut juga mencederai marwah Danantara sebagai pengelola investasi strategis. Jika aset sebesar dan se-strategis Whoosh tidak dapat dikelola secara mandiri, maka fungsi Danantara sebagai superholding perlu dipertanyakan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menunjukkan skeptisisme terhadap penggunaan APBN untuk menalangi utang Whoosh. Menurutnya, dividen BUMN sebesar Rp 80 triliun-Rp 90 triliun yang kini mengalir ke Danantara seharusnya cukup untuk menutupi cicilan bunga tahunan.

Ketidaksepakatan ini menyoroti asimetri kepentingan antara Danantara yang ingin terlihat profitiabel dan Kemenkeu yang dipaksa menjadi penanggung risiko gagal bayar terhadap kreditur asing.