PSI Bela Jokowi Terkait Klaim Jusuf Kalla soal Pencalonan Presiden

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengklaim memiliki peran besar di balik terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 RI. Pembelaan tersebut disampaikan Bestari melalui sambungan telepon pada Senin (20/4/2026) sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Komentar ini muncul setelah Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan kekesalannya terkait tuduhan pendanaan kasus ijazah Jokowi. Bestari mengaku terkejut dengan nada bicara JK yang dinilai tidak biasa dan cenderung emosional dalam menyikapi persoalan politik saat ini.

"Ya, saya juga baru tahu. Ya gimana ya, saya kaget aja gitu kan. Pak JK itu kan seorang negarawan yang saya tidak pernah apa ya, melihat beliau se-emosional begitu menyikapi persoalan-persoalan. Biasanya itu Pak JK itu orangnya lemah lembut, nggak tahu sekali ini kenapa gitu ya," kata Bestari Barus saat dihubungi, Senin (20/4/2026).

Bestari menegaskan bahwa keberhasilan pencalonan seorang pemimpin nasional merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai pihak. Menurutnya, partai politik pengusung memiliki andil yang tidak bisa diabaikan dalam membentuk tim pemenangan dan mempromosikan kandidat.

"Ya saya kira ini ya, itu sebagaimana siapa yang dicalonkan itu kan bukan perorangan ya, tapi lebih kepada peserta pemilunya kan partai politik pengusung secara bersama-sama," ucap dia.

Politisi PSI tersebut menambahkan bahwa keterlibatan individu dalam mempromosikan tokoh memang ada, namun dukungan luas partai tetap menjadi fondasi utama. Ia menekankan peran banyak pihak dalam proses pembentukan tim pemenangan di masa lalu.

"Nggak satu-dua orang. Satu-dua orang itu mungkin ada yang kemudian mempromosikan, ada kemudian membentuk tim-tim pemenangan dan seterusnya. Ya saya kira banyak orang yang berperan ketika itu ya partai-partai pengusung gitu ya," lanjutnya.

Meskipun mengakui peran JK sebagai tokoh senior, Bestari mengingatkan bahwa kemenangan dalam pemilihan presiden mutlak ditentukan oleh dukungan rakyat. Ia turut mengungkit catatan sejarah JK pada kontestasi Pilpres 2009 dan dukungan politiknya pada tahun 2024.

"Ya kalau pun Pak JK merasa bahwa beliau punya peran ya patut kita hargailah sebagai senior politik berperan melahirkan apa namanya kesepakatan untuk mendukung Pak Jokowi beserta dirinya untuk menjadi presiden dan wakil presiden ya itu kan sesuatu yang baik sebetulnya," ujar dia.

Eks anggota DPRD DKI Jakarta ini menilai kemenangan figur politik sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap sosok tersebut. Ia membandingkan hasil yang didapat JK saat berpasangan dengan tokoh yang berbeda dalam beberapa periode pemilihan.

"Siapa mendukung siapa itu biasa, tapi siapa yang mendapat dukungan rakyat itu lah yang menang, di momen saat pencalonan Anies kemarin dan 2009 saat melawan Pak SBY itu kalah juga," tuturnya.

Bestari memaparkan analisisnya mengenai faktor utama keterpilihan seorang pemimpin di mata publik. Ia menyatakan bahwa pasangan yang menang adalah mereka yang memang diinginkan oleh rakyat pada masanya.

"Jadi yang diterima rakyat itu adalah kalau waktu berpasangan sama Pak SBY ya SBY yang diterima rakyat, saat berpasangan dengan Jokowi, Jokowi yang diterima rakyat, pada saat (JK) pasangan dengan si anu (Wiranto) kan nggak diterima rakyat, akhirnya nggak terpilih," sebut dia.

Di sisi lain, pernyataan awal Jusuf Kalla terlontar saat dirinya ditanya mengenai laporan polisi terkait video ceramah di UGM. JK menegaskan posisi pentingnya dalam perjalanan politik Jokowi kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan negatif terhadap dirinya.

"Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya," tegas JK.

Menyambung pernyataan tersebut, Juru Bicara JK, Husain Abdullah, memberikan klarifikasi pada Minggu (19/4). Husain menyebut JK terpaksa mengungkap fakta sejarah tersebut karena kerap dituding tidak tahu berterima kasih kepada Presiden Jokowi.

"Penjelasan Pak JK yang sempat disampaikan dengan nada tinggi, untuk meyakinkan loyalis Jokowi yang kerap menarasikan JK tidak tahu balas budi padahal sudah diangkat jadi Wapres oleh Jokowi. Tidak punya rasa terima kasih kepada Jokowi. JK tidak juga emosi. Tapi sudah lama JK menahan diri tidak buka-bukaan soal ini," kata Husain saat dihubungi, Minggu (19/4).

Husain menceritakan kembali momen awal ketika JK mempromosikan Jokowi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Langkah ini disebut sebagai pintu pembuka bagi karier nasional Jokowi.

"Akhirnya JK pun terpaksa mengungkapkan perannya, bagaimana dia mengantarkan Jokowi ke Ibu Mega agar dicalonkan jadi Gubernur DKI. JK sadar bahwa kemudian saat kontestasi Pilpres telah berproses, banyak pihak kemudian yang terlibat. Tapi awal mula Jokowi dipromosikan ke Ibu Mega 'manggung' di Ibu Kota sebagai calon Gubernur DKI, tidak lepas dari peran yang dilakonkannya," ucap dia.

Tanpa kiprah di Jakarta, Husain berpendapat nasib politik Jokowi bisa jadi berbeda. Ia menggarisbawahi peran JK yang kembali diminta oleh Megawati untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014 karena faktor pengalaman.

"Jadi yang disampaikan JK adalah ketika langkah awal Jokowi berkiprah di Jakarta yang membuka pintu bagi Jokowi kemudian menjadi Presiden RI. Tanpa ini, kemungkinan nasibnya beda lagi. Sebab sesudah jadi Gubernur, selanjutnya, Jokowi dicalonkan jadi Presiden oleh Ibu Mega," jelasnya.

Ia menuturkan bahwa keputusan memasangkan JK dengan Jokowi bukan merupakan pilihan pribadi sang calon presiden kala itu, melainkan syarat mutlak dari internal partai pengusung. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan sosok pendamping yang berpengalaman untuk menghadapi tantangan elektoral.

"Tapi saat itu, Ibu Mega tidak bersedia mengesahkan pencalonan Jokowi kalau bukan JK sebagai wakilnya. Sebab Jokowi dianggap belum berpengalaman sekalipun elektabilitasnya tinggi untuk bersaing dengan Prabowo. Maka jadilah Pak JK sbg Wapres Jokowi," lanjutnya.

Sebagai penutup, Husain menegaskan bahwa posisi JK sebagai wakil presiden merupakan permintaan langsung dari Megawati Soekarnoputri. Ia mempertanyakan narasi tentang siapa sebenarnya yang berhutang budi dalam relasi politik tersebut.

"Catatan pentingnya di sini, bukan Jokowi yang menetapkan JK sebagai pasangannya, melainkan langsung atas permintaan Ibu Mega selaku Ketua Umum PDIP kepada JK agar mendampingi Jokowi (yang dianggapnya belum berpengalaman pada saat itu). Sekali lagi, Ibu Mega tidak mau menandatangani pencalonan Jokowi kalau tidak berpasangan dengan M. Jusuf Kalla. Jadi siapa sebenarnya yang berhutang budi? Apalagi sepanjang pemerintahan mendampingi Jokowi, dalam beberapa moment krusial JK kerap pasang badan buat Jokowi," tuturnya.