PU libatkan tim Zeni TNI percepat pembangunan 20 lokasi Sekolah Rakyat

3 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melibatkan personel Zeni TNI untuk melakukan percepatan pembangunan fisik pada 20 lokasi proyek Sekolah Rakyat yang masuk zona merah atau mengalami keterlambatan progres secara signifikan.

Menteri PU Dody Hanggodo selepas pertemuan terbatas dengan Menteri Sosial di Jakarta, Selasa, mengatakan langkah taktis tersebut diambil karena masa tenggang toleransi bagi penyedia jasa konstruksi yang terlambat telah habis.

"Untuk mengantisipasi keterlambatan akibat masalah tenaga kerja, saya harus mulai berpikir untuk menggunakan teman-teman dari TNI. Dan ini sudah kita coba di Lombok Utara, hasilnya lumayan berhasil dari zona merah naik ke zona kuning," kata dia.

Dia menjelaskan skema pelibatan komando teritorial ini akan segera diperluas ke wilayah lain yang progresnya masih terkendala, seperti di Kabupaten Brebes, Wonosobo, Cilacap, Dharmasraya, hingga Subulussalam dan Nagan Raya di Aceh.

Pihaknya mengaku telah menjalin komunikasi awal secara intensif dengan Panglima TNI dan segera berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) guna membahas detail teknis penerjunan personel Zeni ke lokasi proyek.

Baca juga: BP BUMN percepat pembangunan Sekolah Rakyat

Meskipun sempat ada keberatan dari sejumlah penyedia jasa konstruksi pada awal perencanaan, Kementerian PU tetap menegaskan kebijakan ini bersifat mutlak demi mengejar target batas waktu penyelesaian.

"Awalnya ada sedikit keberatan dari penyedia jasa karena menganggap masih sanggup, tetapi waktu berjalan terus dan masa tenggang saya sudah habis. Untuk penanganan di 20 titik bermasalah ini, Zeni akan secepatnya kita masukkan," kata dia.

Kementerian PU optimistis melalui intervensi fisik dari lintas institusi ini, seluruh pengerjaan bangunan permanen tersebut dapat rampung secara bertahap pada Juni mendatang agar siap digunakan pada tahun ajaran baru.

Sekolah Rakyat salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini mengusung konsep pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai layanan unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini telah beroperasi 166 lokasi Sekolah Rakyat Rintisan di 38 provinsi sejak Juli 2025. Fasilitas ini menampung 15.900 siswa jenjang SD hingga SMA yang didukung oleh ribuan tenaga pendidik.

Pemerintah juga sedang dalam proses membangun 101 Sekolah Rakyat permanen tahun ini, sebagai bagian dari target besar pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029.

Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Sosial baru-baru ini mengumumkan ada penambahan 10 lokasi Sekolah Rakyat rintisan yang dikhususkan menampung anak-anak telantar, anak jalanan, serta anak-anak yang berpotensi putus sekolah.

Baca juga: Kemensos pastikan rekrut 3.000 guru dan 5.000 tendik Sekolah Rkayat

Baca juga: Infrastruktur digital 93 Sekolah Rakyat ditargetkan siap Juli 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.