Puan: DPR Akan Awasi Isu Haji 2026 hingga Kekerasan Seksual

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan DPR berkomitmen dalam mengawasi sejumlah isu mulai dari penyelenggaraan ibadah haji 2026 hingga penanganan kekerasan seksual di kampus. Puan mengatakan itu dalam pidato penutupan masa sidang DPR di rapat paripurna pada Selasa, 21 April 2026.

Puan menyatakan, DPR akan terus mengawal pelaksanaan haji yang jemaahnya mulai diberangkatkan pada Rabu, 22 April 2026. “Izinkanlah saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah haji kepada lebih dari 204.000 jemaah,” kata Puan pada Selasa.

Politikus PDIP itu mengirimkan doa agar Tuhan memberikan kelancaran dan kesehatan di setiap rangkaian ibadah haji hingga kepulangan jemaah ke Tanah Air.

Puan juga menyampaikan bahwa beberapa isu yang menjadi perhatian DPR, seperti penanganan kasus kekerasan seksual di kampus akan terus diawasi. Melalui alat kelengkapan dewan, DPR menuntut pemerintah dan kampus memberantas kekerasan seksual secara transparan.

“DPR RI telah memberikan rekomendasi atas berbagai permasalahan tersebut melalui rapat-rapat alat kelengkapan dewan terkait dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” kata Puan.

Secara lengkap, berikut daftar sejumlah isu yang menjadi fokus DPR adalah berikut:

1. Implementasi sistem perlindungan anak di ruang digital.

2. Antisipasi dampak penerapan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap belanja pegawai pemerintah daerah.

3. Perlindungan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

4. Antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar.

5. Evaluasi arus mudik dan arus balik lebaran serta kenaikan harga transportasi.

6. Peringatan dini serta kemampuan adaptasi infrastruktur terhadap bencana dan cuaca ekstrem.

7. Akuntabilitas dan efektivitas program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

8. Efisiensi dan efektivitas alokasi keuangan negara melalui penataan dan penguatan BUMN strategis.

9. Transparansi penanganan penyelesaian kasus tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi.

10. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan guru.

11. Evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi perpajakan atau coretax untuk optimalisasi penerimaan pajak.