1 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi adanya komunikasi intensif antara pimpinan partai politik terkait rencana pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026). Langkah koordinasi tersebut dilakukan guna menyikapi terbatasnya waktu legislasi menjelang pelaksanaan pemilu mendatang.
Diskusi mengenai payung hukum pesta demokrasi tersebut melibatkan para ketua umum partai politik dalam berbagai kesempatan, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Puan menyebutkan bahwa dialog telah berlangsung baik dalam forum formal maupun pertemuan informal antarpihak terkait.
"Dari masa sidang yang lalu-lalu terkait dengan RUU Pemilu, kami semua partai sudah melakukan pembicaraan seperti yang saya sampaikan, informal ataupun formal dengan para ketua umum, dengan semua teman-teman untuk bisa melakukan pembicaraan terkait dengan hal tersebut," kata Puan, Ketua DPR RI.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan komitmen lembaga perwakilan rakyat untuk melahirkan aturan yang berpihak pada kepentingan publik. Fokus utama dalam perancangan regulasi ini adalah terciptanya mekanisme pemilihan yang transparan dan akuntabel.
"Jadi apa pun kami berkeinginan bahwa pemilu yang akan datang itu bisa dilakukan secara jurdil, kemudian tidak merugikan rakyat, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara," ucap Puan, Ketua DPR RI.
Pihak parlemen juga menyadari tantangan teknis akibat jadwal pembahasan yang berdekatan dengan tahapan Pemilu 2029. Puan menilai prioritas utama tetap terletak pada kualitas substansi undang-undang yang dihasilkan bagi masyarakat luas.
"Ini kan memang waktunya kalau dikatakan sudah mendekati waktunya, betul. Namun bagaimana yang terbaik untuk rakyat adalah yang paling kami utamakan. Jadi kita akan terus melakukan pembicaraan sebaik-baiknya, informal dan formal," ujar Puan, Ketua DPR RI.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·