Puan Maharani Desak Evaluasi Penugasan TNI di Wilayah Konflik

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan prajurit TNI di wilayah konflik internasional guna menjamin keselamatan personel. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026), dilansir dari Detikcom.

"Ini sesuai dengan standar praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi," jelas Puan, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Langkah ini diambil merespons gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas UNIFIL di Lebanon pada akhir Maret lalu. Para prajurit tersebut kehilangan nyawa di tengah meningkatnya eskalasi kontak senjata antara militer Israel dan kelompok Hizbullah di wilayah perbatasan.

"Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPR RI, perkenankanlah saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya Kapten Inf Zulmi Aditya, Sertu M Nur Ichwan, dan Praka Farizal Romadhon saat melaksanakan misi kemanusiaan di Lebanon," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) itu.

Puan menekankan bahwa evaluasi yang diminta harus mencakup kejelasan mandat operasi, kesiapan operasional di lapangan, serta perlindungan maksimal bagi setiap prajurit. Ia juga menyoroti pentingnya investigasi bersama PBB untuk mengungkap fakta di balik insiden tersebut secara transparan.

"Semoga putra-putra terbaik bangsa ini mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," sambungnya.

Penegasan mengenai akuntabilitas juga menjadi poin utama yang disoroti oleh pimpinan parlemen tersebut. Puan menilai pengungkapan fakta secara objektif merupakan bentuk penghormatan terhadap hukum internasional.

"Upaya ini berlandaskan pada prinsip-prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia," jelas Puan.

Selain masalah keamanan prajurit, DPR turut menyoroti dampak ekonomi nasional akibat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Puan mengingatkan bahwa lonjakan harga energi dan ketidakpastian investasi global merupakan ancaman nyata yang harus diantisipasi oleh otoritas fiskal dan moneter.

"Bahwa konflik ini berisiko pada lonjakan harga energi, memperburuk inflasi global, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan dunia," tambah Puan.

Dampak nyata yang kini mulai dirasakan di dalam negeri meliputi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta gangguan pada rantai pasok komoditas penting. Puan menginstruksikan pemerintah untuk fokus pada langkah antisipatif demi menjaga daya beli masyarakat.

"Inilah situasi global kita saat ini. Perang yang terjadi jauh dari wilayah negara kita, tetapi dampaknya langsung terasa di dalam negeri melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi," ungkap Puan.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga memaparkan peran diplomasi parlemen melalui Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk menyuarakan penolakan terhadap aksi militer yang mengancam pasukan perdamaian. Ia menegaskan perlunya pelindungan maksimal bagi Warga Negara Indonesia di Timur Tengah.

"Pada masa persidangan ini, melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait DPR RI terus menegaskan pentingnya Pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menangani dampak tekanan global tersebut," jelas Puan.

Terakhir, Puan kembali mengingatkan fokus pemerintah untuk menjaga stabilitas di kawasan terdampak konflik demi kepentingan nasional.

"DPR menegaskan perlunya Pemerintah fokus pada upaya stabilitas kawasan, pelindungan kepentingan nasional serta memastikan keamanan Warga Negara Indonesia yang berada di Timur Tengah," ujar Puan.

Di sela-sela pembahasan isu geopolitik, Puan juga memberikan catatan mengenai diplomasi bilateral yang terus berjalan.

"Dalam forum sidang tersebut, Delegasi Indonesia melakukan pembahasan dan penyampaian rekomendasi, termasuk menolak berbagai aksi militer Israel yang menewaskan tiga pasukan perdamaian TNI," sebut Puan.

Kerja sama dengan berbagai wilayah internasional tetap diupayakan oleh parlemen dalam masa sidang ini.

"Pada masa persidangan ini juga, DPR RI menerima kunjungan delegasi negara sahabat Uni Eropa dan Korea Selatan," ujar Puan.

Menutup pidatonya di hari yang sama, Puan memberikan apresiasi khusus pada peringatan tokoh emansipasi nasional.

"Pada hari ini, kita juga memperingati Hari Kartini. Suatu peristiwa sejarah bagi langkah maju kaum perempuan Indonesia, yang mengingatkan kita semua bahwa perubahan selalu di-awali dari keberanian untuk memulai," kata Puan.

Ia berharap semangat perjuangan tersebut terus dibawa oleh generasi perempuan saat ini.

"Perempuan Indonesia, teruslah melangkah dan berkarya dengan berani dan yakin. Selamat Hari Kartini," pungkasnya.