Publik Dukung Makan Bergizi Gratis di Tengah Evaluasi Standar Sanitasi

Sebanyak 56 persen dari 1.260 responden menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam hasil survei Cyrus Network yang dirilis pada Selasa (14/4/2026). Mayoritas masyarakat menilai inisiatif ini efektif membantu pemenuhan gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

Peneliti Utama Cyrus Network, Syahril Ilhami, menjelaskan bahwa dukungan tersebut didasari pada persepsi warga bahwa program MBG mampu mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain aspek finansial, program ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas kesehatan kelompok rentan melalui intervensi nutrisi langsung.

Namun, di tengah dukungan publik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi tantangan serius terkait pengawasan kualitas makanan setelah insiden keracunan massal. Dilansir dari Kompas TV, sebanyak 135 siswa dan guru di SMAN 91 serta kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, mengalami keracunan usai menyantap menu MBG pekan lalu.

Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait standar kelayakan Satuan Pelayanan Persiapan Makanan (SPPG) di Sentul, Bogor. Penjelasan ini menanggapi sorotan publik mengenai keberadaan SPPG di Cakung Timur yang dibangun di dekat area pembuangan sampah yang dinilai tidak higienis.

"Dadan menjelaskan standar kelayakan sebuah SPPG dan menjawab keresahan publik terkait pembangunan di tempat yang tak layak serta polemik penggunaan anggaran," ujar laporan investigasi Kompas TV. Selain masalah lokasi, pengadaan motor listrik menggunakan anggaran MBG juga menjadi titik krusial yang dipertanyakan di tengah upaya efisiensi anggaran negara.

Kritik tajam datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang menilai sistem pencegahan dan pengawasan dalam pelaksanaan program masih sangat lemah. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh agar insiden gangguan kesehatan akibat makanan tidak terulang kembali di sekolah-sekolah lain.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, turut menyoroti pembangunan SPPG di lokasi berisiko yang saat ini progresnya telah mencapai 70 persen. Legislator tersebut memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan teknis sebelum fasilitas tersebut beroperasi secara penuh melayani masyarakat.

Sejak Rabu (15/4/2026), fokus program MBG mulai diarahkan secara spesifik kepada anak-anak dengan status kurang gizi sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Perubahan kebijakan ini diambil berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025 yang menunjukkan masih ada 7,8 juta anak di tanah air yang mengalami malnutrisi.