Quo Vadis NATO Tanpa Amerika Serikat?

Sedang Trending 1 jam yang lalu

Sebaliknya, sikap AS yang mengobarkan peperangan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan sekutunya, serta cenderung memaksa untuk memberikan bantuan dianggap tidak selaras dengan kepentingan seluruh negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut. Besar kemungkinan bahwa perang di Timur Tengah akan menjadi momentum perubahan struktur pertahanan keamanan global--NATO tanpa AS di dalamnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Mark Rutte, berulang kali dalam pernyataannya kepada pers Eropa menegaskan bahwa NATO tetap solid meskipun tidak semua negara sepakat dengan keputusan politik AS untuk menyerang Iran. Rutte menyatakan bahwa eksistensi NATO sangat penting dalam mendukung kepentingan nasional AS. Demikian pula sebaliknya, bahwa negara-negara Eropa masih membutuhkan payung nuklir AS untuk menjaga keamanan kawasan. 

Namun demikian, pernyataan Rutte tersebut lebih cenderung pada sebuah pernyataan yang sifatnya diplomatis apabila dibenturkan dengan realitas empirik yang ditampilkan oleh negara-negara Eropa saat ini.

Anomali Sikap Eropa

Prancis secara tegas menyatakan bahwa serangan militer AS ke Iran tidak sejalan dengan pandangan dan kebijakan Prancis. Oleh sebab itu, Prancis menolak keras ruang udaranya digunakan sebagai perlintasan bagi pesawat-pesawat militer AS yang membawa pasokan amunisi dan logistik ke Israel. Sikap Prancis yang tegas tersebut setali tiga uang dengan sikap pemerintah Italia. 

Pemerintah Italia menolak untuk memberikan izin bagi pesawat-pesawat militer AS untuk mendarat (landing) di pangkalan udara Sigonella dan Sisilia Timur sebelum melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah. Spanyol seperti tak hendak ketinggalan dengan dua sekondannya. PM Spanyol, Pedro Sanchez, mengambil sikap keras dengan menutup ruang udara dan tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militernya bagi AS.

Sikap negara-negara Eropa yang mulai berjarak dengan AS tersebut menggambarkan pergeseran pada paradigma pertahanan kolektif yang selama ini dipegang oleh negara-negara NATO. Berdasarkan Artikel 5 NATO, serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan untuk semua (one strike is strike for all). 

Namun demikian, mandat pasal ini ternyata tidak berlaku dalam kasus serangan AS ke Iran. Negara-negara Eropa secara tegas menyatakan bahwa serangan AS ke Iran tidak mencerminkan kepentingan regional negara-negara Atlantik Utara. 

Hal ini sangat bertolak belakang dengan dukungan yang pernah diberikan oleh negara-negara Eropa ketika AS mengumumkan the Global War on Terrorism (GWOT) pada periode tahun 2000-an pasca serangan teroris ke World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Negara-negara Eropa kompak memberikan dukungan militer kepada AS, bahkan turut menanggung konskeuensinya ketika mereka turut dijadikan sasaran serangan teroris seperti Al-Qaedah dan ISIS.

Membaca Ulang Genealogis NATO

Ada dua hal yang patut menjadi pencermatan untuk memahami realitas yang terjadi hari ini. Pertama adalah pemahaman terhadap genealogis NATO di masa lalu dan kesesuaiannya dengan sirkumstansi geopolitik hari ini. Pembentukan NATO pada 1949 berada dalam konteks dan milieu perang dingin antara AS dan Uni Soviet. 

Baik AS maupun Uni Soviet sama-sama menjalankan kebijakan back-yard policy atau sistem proksi untuk menguasai dunia. Keduanya menjadikan negara-negara di dunia sebagai tentakel dan satelit untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing di berbagai kawasan. Resultantenya sangat mudah dilihat pada masa itu. 

Vietnam pecah dua menjadi Selatan dan Utara akibat politik proksi yang dimainkan oleh AS dan Uni Soviet. Demikian pula halnya dengan Jerman Barat-Jerman Timur, serta Korea Utara-Korea Selatan.

Bagi negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, dan lainnya, yang notabene berbagi lebensraum (baca; ruang hidup) dengan Soviet, eksistensi Soviet yang kontras dari sisi ideologi merupakan ancaman nyata. Oleh sebab itu, aliansi dengan AS dalam NATO bukan saja menjadi pagar perimbangan kekuatan (balance of power), tapi juga piranti keras untuk melindungi keamanan nasional. 

Akan tetapi zaman bergerak dan dinamika berubah. Situasi hari ini tak sama dengan situasi pada masa perang dingin. Sistem internasional telah berubah bentuk dari bipolar menjadi multipolar. Aktor-aktor hubungan internasional tidak semata-mata dalam bentuk negara, tapi juga aktor-aktor non-negara. Negara-negara dunia juga terkoneksi satu sama lain dalam berbagai kerangka kerja sama. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dihadapi oleh suatu negara tidak lagi berbentuk ancaman militer, tapi lebih didominasi ancaman non-militer dan hibrida. Sirkumstansi inilah yang menggeser paradigma negara-negara anggota NATO hari ini.

Simbiosis Parasitisme AS dan Eropa

Bagi negara-negara Eropa anggota NATO, ada ancaman yang lebih besar dari sekadar kepentingan nasional AS yang cenderung didikte oleh Yerusalem. Ancaman tersebut adalah meletusnya perang dunia ketiga yang dapat berjalan dalam ragam dimensi dan aspek, meluluhlantakkan perdamaian, serta merusak peradaban yang telah bergerak maju. 

Sikap mereka yang tidak mendukung AS adalah rational choice karena keterlibatan Eropa dapat mengundang kehadiran Rusia dan Tiongkok dalam peperangan. Selain itu, keterlibatan Eropa dalam peperangan akan menimbulkan krisis energi yang mendalam karena perang berpotensi menjadi lebih luas, masif, dan berlarut (exhausted).

Pencermatan kedua adalah kejelian Eropa dalam memetakan arah gerak AS dan potensi Eropa untuk meminggirkan AS dalam peta kekuatan global. Tesis ini logis dan masuk akal. Relasi AS dan Eropa dalam satu dekade terakhir adalah simbiosis parasitisme. AS lebih banyak menanggung keuntungan, sedangkan Eropa harus menanggung risiko-risikonya. Kebijakan GWOT AS misalnya, sangat merugikan Eropa yang turut menjadi samsak serangan teroris. 

Sedangkan AS justru mengeruk keuntungan geoenergi dari invasi yang dilakukan di Irak melalui propaganda keji senjata pemusnah massal terhadap rezim penguasa Irak pada saat itu. Kelicikan AS semakin bertambah kental ketika Donald Trump tanpa sungkan mengutarakan ambisinya untuk mencaplok Greenland dari Kerajaan Denmark yang notabene merupakan anggota NATO demi memenuhi ambisi untuk mengalahkan Rusia dan Tiongkok dalam rivalitas yang AS bangun sendiri.

Gertak Sambal Donald Trump

Dunia sejatinya menunggu kabar baik keluarnya AS dari NATO. Keluarnya AS dari NATO akan memunculkan perimbangan kekuatan baru dan melebarkan kontur multipolarisme pada sistem internasional. Dengan kondisi tersebut, harapan perdamaian dunia akan lebih mudah terbangun. 

Eropa hari ini lebih berdewasa secara politik dan ekonomi melalui ragam kerja sama strategis yang dibangun dengan poros kekuatan lain di seluruh dunia. Eropa saat ini jauh lebih bijak dengan sesedikit mungkin berkonflik dengan kekuatan manapun. 

Eropa hari ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan kondisi pasca perang pada masa lalu ketika mereka harus menerima uluran tangan AS dalam bentuk bantuan ekonomi bertajuk Marshall Plan. Jika AS benar-benar keluar dari NATO, maka bagi Eropa it’s not a big deal. Pertanyaannya; benarkah AS sungguh-sungguh hendak keluar dari NATO? Atau hanya sekadar gertak sambal Donald Trump yang kalah perang di Timur Tengah? rmol news logo article

Boy Anugerah
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI dan Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)