Reorientasi kedaulatan Indonesia di Cebu

2 hari yang lalu

Pesan yang dikirimkan cukup menerangkan bahwa Indonesia tidak lagi berniat menjadi pasar bagi teknologi asing, melainkan sedang memposisikan diri sebagai produsen.

Jakarta (ANTARA) - Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada 7-8 Mei 2026, menjadi panggung krusial bagi Indonesia untuk mendefinisikan ulang posisi geopolitiknya di Asia Tenggara.

Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan doktrin luar negeri yang lebih agresif, transaksional, dan berorientasi pada hasil nyata guna mengamankan kepentingan domestik yang mendesak.

Situasi global yang mencekam memberikan tekanan eksistensial pada ketahanan energi nasional. Saat ini, sekitar 25 persen impor minyak mentah Indonesia sangat bergantung pada jalur Selat Hormuz, sementara cadangan minyak dalam negeri dilaporkan hanya mampu bertahan untuk durasi 20 hari, yang tentu saja stok ini terus diperbarui dan berputar jika rantai pasok tidak terkendala.

Kondisi ini menjadi latar belakang kuat mengapa delegasi Indonesia mendorong percepatan ratifikasi dan operasionalisasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) dalam forum tersebut.

Ketahanan energi dan pangan

Hasil formal KTT Cebu yang tertuang dalam "Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Tanggapan terhadap Krisis Timur Tengah" menunjukkan pergeseran dari sekadar retorika menuju rencana aksi darurat.

Indonesia secara vokal menuntut aktivasi mekanisme langkah-langkah tanggap darurat di bawah perjanjian APSA. Mekanisme ini mewajibkan negara anggota ASEAN untuk menyuplai minyak bumi bagi negara yang mengalami krisis setara dengan 10 persen dari kebutuhan domestik normal untuk jangka waktu minimal 30 hari.

Bagi Indonesia, implementasi APSA secara komersial dan sukarela merupakan jaring pengaman strategis. Kepastian pasokan energi dari tetangga regional seperti Malaysia, Vietnam, atau Brunei menjadi solusi pragmatis ketika jalur pasokan global terganggu. Langkah ini mencerminkan cara pandang baru bahwa sentralitas ASEAN harus memberikan manfaat konkret bagi stabilitas domestik anggotanya.

Sektor pangan juga menjadi perhatian utama melalui penguatan mekanisme cadangan beras darurat regional di bawah kerja sama ASEAN+3, yakni negara-negara ASEAN ditambah Jepang, China, dan Korea Selatan (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve, APTERR).

Dalam sesi pleno, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan catatan kritis terhadap birokrasi APTERR yang dianggap lamban merespons fluktuasi harga global dan dampak El Nino. Indonesia mendorong penyederhanaan akses cadangan beras dan pengembangan stok pangan berbasis lokal guna memitigasi volatilitas pasar internasional. Penggunaan ASEAN Food Security Information System (AFSIS) turut diperkuat untuk melacak stok pupuk dan logistik pertanian secara real-time.

Baca juga: Para pemimpin ASEAN prioritaskan keamanan pangan dan ketahanan energi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.