Respons Kemlu soal Usul Bebaskan WNI dari Israel Via BOP

JURU bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah menggunakan semua kanal diplomasi untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera oleh militer Israel. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons pertanyaan publik ihwal peluang menjadikan Board of Peace (BOP) sebagai salah satu jalan untuk menyelamatkan sembilan WNI yang ditangkap Israel saat berada di perairan internasional untuk mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0. 

Yvonne menjelaskan, pemerintah tidak bisa membuka komunikasi langsung dengan Israel karena dua negara tidak memiliki hubungan diplomasi. Termasuk lewat Board of Peace sekalipun. Adapun Indonesia dan Israel sama-sama tergabung dalam Dewan Perdamaian besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.

“Kami tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kami menggunakan sebagaimana saya sampaikan tadi semua kanal diplomasi yang tersedia untuk melindungi WNI kita,” tutur Yvonne dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026. 

Yvonne menegaskan pemerintah telah menjalin komunikasi dengan sejumlah negara sahabat untuk menyelamatkan para relawan. Namun, kata dia, upaya diplomasi itu tidak boleh dibeberkan dengan rinci sebab berkaitan dengan prinsip diplomasi. “Ini ada prinsip-prinsip dalam diplomasi juga yang perlu kami jaga,” kata dia. 

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia mendorong Kementerian Luar Negeri mau memanfaatkan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketua MUI Bidang Ukhuwah Zaitun Rasmin mengatakan momentum ini bisa jadi pembuktian bagi pemerintah apakah keikutsertaan negara di BOP punya manfaat. 

Manfaat yang dimaksud ialah dapat membebaskan sembilan warga negara Indonesia yang diculik militer Israel. “Kami meminta dibuktikan bahwa Board of Peace itu ada gunanya,” kata Zaitun di kantor MUI, Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026.

Zaitun berharap Menteri Luar Negeri Sugiono mampu memanfaatkan komunikasi bersama tujuh negara Islam lainnya untuk mendesak Amerika Serikat memerintahkan Israel membebaskan seluruh personel Global Sumud Flotilla 2.0 ini.

Sementara itu, per Kamis siang, 21 Mei 2026. seluruh delegasi Global Sumud Flotilla (GSF) dan Freedom Flotilla Coalition (FFC) telah dibebaskan dari penahanan militer Israel, termasuk sembilan warga negara Indonesia yang sebelumnya ditahan di Penjara Ktziot, Israel.