Respons Lemhannas soal WNI yang Ditahan Israel

GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB. Ace Hasan Syadzily menyatakan pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan ke organisasi multilateral menyikapi tentara Israel yang menahan sejumlah delegasi Indonesia dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla, menuju Gaza, Palestina.

"Organisasi multilateral seperti PBB maupun Dewan Keamanan PBB yang bisa menjamin masyarakat atau warga sipil atau jurnalis bisa mendapatkan perlindungan di tengah tugas jurnalistiknya dan tugas kemanusiaan," ucap Ace di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (Rupbasan KPK), Cawang, Jakarta Timur, Selasa, 19 Mei 2026.

Ace mengatakan ia mengecam tindakan Israel yang menahan sejumlah delegasi Indonesia dalam misi kemanusiaan. Selain delegasi, menurut Ace, tugas jurnalistik pun harus mendapatkan jaminan keselamatan saat menjalankan pekerjaannya.

Berdasarkan data Global Sumud Flotilla per Senin, 18 Mei 2026 pukul 21.20, sedikitnya ada lima WNI yang kapalnya sudah diintersepsi tentara Israel. Di Kapal Bolarize, jurnalis Republika, Bambang Noroyono, bersama dua warga Malaysia berstatus telah ditahan militer Israel.

Di kapal lain, Ozgurluk, ada tiga WNI yang diculik tentara Israel dalam perjalanan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Mereka di antaranya jurnalis TV Tempo, Andre Prasetyo; jurnalis Republika, Thoudy Badai; dan jurnalis iNews, Heru Rahendro.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla. Kementerian pun mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan.

“Kami akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang kepada Tempo, Senin malam, 18 Mei 2026.