Respons UGM soal Munculnya Spanduk 'Surat Permohonan Maaf' di Gerbang Masuk

Sebuah spanduk besar bertuliskan "Surat Permohonan Maaf" yang mengatasnamakan Universitas Gadjah Mada (UGM) muncul di gerbang masuk kampus.

Di dalam spanduk itu, tertulis sebuah permohonan maaf terkait Presiden dan Wakil Presiden.

Soal spanduk tersebut, Juru Bicara Universitas Gadjah Mada Dr. I Made Andi Arsana, mengatakan UGM menghormati dan melindungi kebebasan berekspresi dan penyampaian aspirasi oleh setiap warga bangsa, namun spanduk yang terpasang itu tidak mewakili pandangan resmi.

"Meski mengatasnamakan UGM, baliho tersebut tidak dipasang oleh UGM dan tidak mewakili pandangan resmi UGM. Dengan demikian, baliho tersebut mencatut identitas UGM dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku," kata Made Andi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (21/5).

Lanjutnya, penyampaian aspirasi perlu memperhatikan tata kelola, aturan penggunaan ruang kampus, serta tanggung jawab yang jelas dari pihak pemasang.

"Memperhatikan hal ini, baliho tersebut telah diturunkan karena lokasi pemasangan tidak sesuai dengan peruntukan pemasangan media informasi di area kampus," katanya.

Belum diketahui secara pasti pihak yang memasang spanduk itu. Plt. Ketua BEM UGM 2026, Sheron Adam Funay, mengatakan spanduk bukan dipasang oleh BEM.

Meski begitu, spanduk dari akar rumput itu merupakan keresahan bersama.

"Spanduk permohonan maaf tersebut bukan dipasang oleh BEM, melainkan oleh teman-teman akar rumput UGM. BEM hanya ikut meramaikan yang pada dasarnya jadi keresahan kami bersama," kata Sheron kepada wartawan.

Lanjutnya, aksi tersebut didasari keresahan bersama, khususnya mahasiswa UGM. Saat ini masyarakat tengah mengalami kondisi serba ketidakpastian. Terutama terkait kondisi ekonomi.

"Kampus sebagai ruang hidup kaum akademis selayaknya dan sepantasnya dibebaskan dalam berekspresi. Sebatas itu saja sikap kampus yang teman-teman BEM harapkan. karena kegelisahan teman-teman tidak berasal dari ruang kosong. walaupun kami tentu mengharapkan Kampus memiliki stance yang lebih radikal terhadap pemerintah," katanya.