RI Bawa Isu Ketahanan Energi dan Pangan saat Pertemuan KTT ASEAN di Filipina

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia membawa isu ketahanan energi dan pangan di pertemuan KTT ASEAN tahun 2026 di Cebu, Filipina.

Dia menjelaskan saat Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council (AECC) atau Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN digelar di Dusit Thai, Cebu, Filipina.

Airlangga mengatakan, pertemuan ASEAN tahun ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, yakni dampak konflik Iran dengan AS dan Israel, yang menyebabkan keterbatasan suplai energi hingga lonjakan harga-harga komoditas dan pangan di kawasan ASEAN.

Airlangga, yang juga merupakan Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia, memandang langkah konkret dan penguatan ketahanan regional untuk menahan dan mengatasi disrupsi akibat dampak perang dan konflik global.

Menurutnya, untuk mengatasi disrupsi, diperlukan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang ada, dan fokus pada penguatan perdagangan antar anggota ASEAN dengan mitra strategis, seperti ASEAN Plus One FTAs dan the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta kerja sama ketahanan energi seperti ASEAN Power Grid (APG) and ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA).

“Selain itu, pemanfaatan kekuatan sentralitas ASEAN diperlukan untuk membangun supply chain resilience di Kawasan,” tutur Airlangga melalui keterangan resmi, Kamis (7/5).

Airlangga juga menekankan bahwa ASEAN perlu melakukan berbagai upaya dalam menghadapi dinamika perdagangan global dengan mendorong penguatan kerja sama regional khususnya pada sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan.

Selain itu, Indonesia mendorong langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan, antara lain melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, penguatan mekanisme cadangan energi, serta percepatan implementasi kerja sama regional. Diversifikasi mitra-dagang dengan memanfaatkan jaringan FTA dan kerja sama yang telah ada, dengan tetap fokus pada peningkatan perdagangan intra-ASEAN sebagai prioritas utama.

Filipina selaku Ketua ASEAN tahun 2026 ini, merespons dampak konflik dan perang di Selat Hormuz ke negara-negara ASEAN. Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Maria Cristina Aldeguer-Roque meminta pandangan para Menteri Ekonomi ASEAN untuk mengatasi dampak perang yang menyebabkan hambatan ketersediaan energi dan produk berbahan dasar minyak mentah di kawasan ASEAN.

ERIA, salah satu lembaga riset Jepang yang diundang sebagai narasumber utama AECC memaparkan usulan penguatan ketahanan ekonomi regional melalui kebijakan koordinasi industri.

Kepala Ekonomi AMRO, Dong He juga memaparkan risiko kebijakan domestik AS yang menyebabkan disrupsi suplai energi dan pestisida ke kawasan, yang menyebabkan kenaikan harga energi dan transportasi, serta depresiasi nilai tukar. Kenaikan ini memicu lonjakan inflasi di kawasan ASEAN hingga level tertinggi sejak pandemi.

AMRO mengindikasikan ASEAN menghadapi tekanan stagflationary atau pertumbuhan ekonomi yang stagnan terkuat sejak 2011. Untuk itu, AMRO menyarankan kebijakan mengatasi gejolak dalam jangka pendek dan membangun ketahanan dalam jangka panjang secara pragmatis dan dapat diadaptasi.

Asian Development Bank (ADB) yang juga diundang sebagai Narasumber di pertemuan ini, memberikan usulan kebijakan stabilitas untuk mengatasi lonjakan dampak perang yang dapat mengganggu kinerja ekonomi ASEAN. Untuk itu ADB mengusulkan ketahanan energi dan pangan melalui program konkret dengan badan-badan ASEAN dan sektor swasta ASEAN.

Selain itu, ADB sebagai mitra bank utama dan konsultan investasi siap mengguyurkan keuangan ke pasar saham ASEAN untuk menahan gejolak dan tekanan.

Sekretariat ASEAN mengusulkan ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons segera untuk ketahanan regional, yang meliputi penguatan dan reformasi institusi, pendalaman integrasi keuangan dan ekonomi, penguatan ketahanan energi, pangan dan masyarakat, serta peningkatan ketahanan rantai pasok maritim.