Rupiah Tembus Rp 17.500 Pemerintah Kaji Dampak Subsidi Energi

Nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat pada Rabu, 13 Mei 2026, memicu kekhawatiran terhadap lonjakan inflasi dan beban subsidi energi nasional. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melakukan pengkajian mendalam untuk memitigasi dampak pelemahan kurs tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sedang merapatkan persoalan kurs ini bersama jajaran menteri lainnya. Meskipun tekanan ekonomi meningkat, pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak dan LPG di dalam negeri masih dalam kondisi aman.

"Itu kebetulan Pak Menteri sama jajaran menteri-menteri sedang merapatkan hal tersebut ya. Jadi kita tunggu aja," ungkap Laode Sulaeman sebagaimana dilansir dari kumparan.com.

Laode menjelaskan bahwa fokus utama kementerian saat ini adalah menjamin ketersediaan pasokan energi harian agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu di tengah ketidakpastian global.

"Belum ada info-info lain lagi kan, selain yang ada sekarang. Jadi kita lihat perkembangan berikutnya aja nanti," tegas Laode Sulaeman menanggapi kemungkinan perubahan harga BBM bersubsidi.

Kepastian stok energi juga didukung oleh diversifikasi sumber impor minyak mentah dari negara-negara Afrika yang tidak melewati jalur konflik Selat Hormuz.

"Saya tiap hari macet di jalan, tapi di negara lain ada yang sudah jalan kaki gitu ya. Artinya di kita masih cukup, cadangan masih tersedia, baik itu untuk BBM, bensin, solar maupun LPG," ungkap Laode Sulaeman.

Kementerian ESDM bekerja ekstra keras untuk menjaga stabilitas ketersediaan bahan bakar di tengah eskalasi geopolitik dunia yang memanas.

"Pak Menteri kan kalau ditanya tuh beliau menceritakan bahwa kita setiap hari itu kadang harus begadang-begadang untuk ngejar stok itu biar sesuai. Itu yang kita lakukan biar masyarakat tetap bisa terlayani," tutur Laode Sulaeman.

Terkait kerja sama internasional, Laode menyebut pemerintah sedang menyiapkan skema G2G untuk rencana impor minyak mentah dari Rusia guna memperkuat cadangan nasional.

"Kita dari Nigeria, negara-negara Afrika seperti itu. Jadi sumber-sumber lain non-Selat Hormuz. Sudah jalan. Kayak contohnya crude sudah dari Nigeria kan ada crude. Saya enggak bicara volume tapi dari sumber-sumber lain kita sudah dapatkan," tutur Laode Sulaeman.

Selain masalah pasokan, proses birokrasi terus berjalan untuk mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan pengadaan energi baru.

"Ini juga sedang disiapkan agar kita segera bisa mengimplementasikannya. Ya ini lagi dibahas kan, salah satunya nanti formatnya itu adalah G2G," tuturnya.

Dari sisi makroekonomi, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, memperingatkan bahwa depresiasi rupiah ini berisiko memicu inflasi barang impor (imported inflation). Hal ini dikarenakan Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku industri, energi, dan pangan.

"Pelemahan rupiah hingga Rp 17.500 per dollar AS akan langsung menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah, karena Indonesia masih bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan baku industri," ujar Rizal Taufikurahman kepada Kompas.com.

Rizal menambahkan bahwa ketergantungan pada impor minyak sekitar 1 juta barel per hari akan membengkakkan biaya subsidi energi secara otomatis.

"Risiko inflasi cukup besar karena depresiasi rupiah memicu imported inflation, terutama pada BBM, LPG, pangan impor, obat-obatan, dan bahan baku industri," katanya.

Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menyoroti kerentanan masyarakat kelas bawah terhadap kenaikan harga pangan pokok seperti tahu dan tempe akibat ketergantungan impor kedelai.

"Kenaikan harga tahu-tempe sangat krusial bagi masyarakat kelas bawah karena itu sumber protein utama," kata Rahma Gafmi dilansir dari Kompas.com.

Rahma juga memproyeksikan inflasi tahunan bisa melonjak hingga 4,8 persen jika tren pelemahan rupiah terus berlanjut mendekati angka Rp 18.000.

"Kalau harga BBM subsidi ikut disesuaikan, dampaknya bisa langsung meningkatkan angka kemiskinan dan inflasi secara instan," ujarnya.