Sejumlah Media Baru Bantah Klaim Kemitraan Badan Komunikasi Pemerintah

Sejumlah pengelola akun media sosial membantah klaim Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, terkait keterlibatan mereka sebagai mitra pemerintah dalam wadah Indonesia New Media Forum pada Kamis (7/5/2026). Penolakan ini muncul setelah Qodari mencatut puluhan nama media baru digital dalam pernyataan resminya.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, akun media sosial @Bapak2ID menegaskan bahwa mereka tidak pernah bergabung dalam forum tersebut maupun menjadi mitra pemerintah. Pihak pengelola akun menyatakan keterkejutan mereka atas pencatutan nama yang dilakukan oleh Bakom secara sepihak tanpa adanya komunikasi sebelumnya.

"Tidak, kami tidak ikut. Kami tidak tergabung di mana-mana. Kami saja kaget dengar kabar ini. Kami sama sekali tidak terlibat, tidak hadir, dan tidak mengerti soal itu," kata Bapak2ID, Akun Media Sosial.

Selain Bapak2ID, media Narasi juga mengeluarkan pernyataan serupa yang menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pertemuan atau konferensi pers terkait pembentukan Indonesia New Media Forum pada 6 Mei lalu. Narasi menekankan status mereka sebagai media resmi yang terikat pada aturan Dewan Pers.

"Narasi merupakan media resmi yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers dengan nomor sertifikat 472/DP-Verifikasi/K/XI/2019. Narasi beroperasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang tercantum pada situs resmi Dewan Pers," ujar Narasi, Media Pemberitaan.

Pihak Ngomongin Uang turut memperkuat bantahan tersebut dengan menyatakan tidak pernah melakukan komunikasi, baik secara digital maupun tatap muka dengan pihak Badan Komunikasi Pemerintah. Mereka menegaskan bahwa klaim kemitraan yang beredar di berbagai media massa adalah informasi yang tidak benar.

"Oleh karena itu, klaim di berbagai media yang menyatakan bahwa Ngomongin Uang digandeng ataupun menjadi mitra pemerintah adalah tidak benar," kata Ngomongin Uang, Akun Media Sosial.

Sebelumnya, Muhammad Qodari menyebutkan puluhan nama platform digital, termasuk Folkative, Indozone, hingga CXO Media, sebagai bagian dari upaya pemerintah merangkul media baru. Qodari menyoroti perbedaan mendasar antara media baru dengan media konvensional, terutama terkait aspek penyajian informasi yang berimbang.

"Namun beberapa aspek yang lain sudah dipenuhi, misalnya ada perusahaannya, ada semacam redaksinya, ada alamatnya. Nah, ini membedakan antara new media dengan media sosial biasa. Kalau media sosial biasa tidak ada lembaganya, tidak ada alamatnya, dan bahkan anonim dan seterusnya," ujar Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Bakom saat ini tengah mengkaji metode verifikasi untuk memastikan informasi yang disampaikan melalui media baru tetap netral dan berkualitas. Qodari menilai keterlibatan pemerintah diperlukan mengingat besarnya jumlah pengikut dan jangkauan tayangan yang dimiliki oleh platform-platform tersebut setiap bulannya.

"Jadi dengan kondisi tersebut, dengan realitas bahwa new media sudah punya pengikut yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 5 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage agar membuat kualitas new media makin meningkat," kata Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.