Setjen MPR Evaluasi Penilaian Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat

Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap teknis penilaian Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat menyusul protes dari peserta yang viral di media sosial pada Selasa (12/5/2026).

Kericuhan bermula saat juri Dyastasita memberikan penilaian berbeda untuk jawaban yang identik antara SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas terkait mekanisme pemilihan anggota BPK, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, telah memanggil pihak sekolah dan tim pendamping untuk mengklarifikasi polemik yang terjadi di tingkat provinsi tersebut.

"Kami sudah memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak dan tim pendamping terkait persoalan ini," kata Faisal.

Pejabat Disdikbud Kalbar tersebut mengimbau agar seluruh pihak tetap mengedepankan prosedur resmi dalam menyampaikan keberatan terhadap hasil perlombaan kepada panitia penyelenggara.

"Kami sudah memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak dan tim pendamping terkait persoalan ini," kata Faisal.

Faisal menilai evaluasi tetap harus dilaksanakan guna mencegah terjadinya insiden serupa pada masa mendatang, meskipun pihak SMAN 1 Pontianak menyatakan telah menerima hasil akhir kompetisi.

Sekjen MPR RI Siti Fauziah menyatakan pihaknya menanggapi serius dinamika penilaian juri yang menjadi sorotan publik dan segera melakukan pengecekan secara mendalam.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal," ujar Siti.

Langkah penelusuran ini mencakup peninjauan kembali mekanisme verifikasi jawaban serta kejelasan artikulasi peserta saat menyampaikan tanggapan di hadapan dewan juri.

"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," imbuh Siti.

Tim juri sebelumnya sempat menyatakan bahwa jawaban dari regu SMAN 1 Pontianak dianggap kurang jelas dalam menyebutkan frasa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga mendapatkan pengurangan nilai.