Sultan: Pengelolaan keuangan kelurahan harus hindari tumpang tindih

1 jam yang lalu

Yogyakarta (ANTARA) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan di provinsi ini harus menghindari tumpang tindih dan menjamin efisiensi.

"Serta memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Sehingga, yang harus kita bangun bukan hanya sistem, tetapi juga peradaban birokrasi," kata Sri Sultan dalam sambutan pada Penguatan Pengelolaan Dana Kelurahan di Yogyakarta, Selasa.

Gubernur DIY mengatakan, terlebih kelurahan merupakan wajah pertama negara, ruang di mana kebijakan bertemu dengan kehidupan nyata.

"Oleh karena itu, tata kelola keuangan di tingkat ini, harus menjadi cermin dari tata kelola yang tertib, selaras, dan berorientasi pada kemaslahatan," katanya.

Gubernur DIY mengatakan, dalam tata kehidupan yang beradab, pemerintahan tidak hanya dituntut hadir sebagai pengelola kuasa, tetapi juga sebagai penjaga amanah.

"Sebab pada hakikatnya, kekuasaan bukanlah hak milik, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Baca juga: Sultan HB X minta Ombudsman DIY awasi pelayanan hingga level kelurahan

Sementara dalam lanskap tata kelola modern, keunggulan suatu pemerintahan, ditentukan oleh kemampuan membangun kepercayaan yang bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang hidup dalam sistem, bukan sekadar tertulis dalam regulasi.

Kemudian dari dimensi budaya Yogyakarta, pesan tentang bahaya penyimpangan laku korupsi, sejatinya telah lama diwejangkan dalam Serat Piwulang Sampeyandalem Sri Sultan Hamengku Buwana I.

Serat tersebut menyebutkan "janganlah sampai melampaui batas, oleh durjana yang mendekat. Waspadailah gerak-geriknya, jangan terpengaruh oleh keinginan untuk mencuri, karena sungguh berat konsekuensinya. Mencuri, pastilah meninggalkan jejak. Singkirkanlah jauh-jauh pikiran untuk berbuat jahat, dan tinggalkan perilaku kotor".

Pesan tersebut selaras dengan nilai laku sasmita, amrih nirmala, bahwa setiap tindakan harus dijalankan dengan kepekaan dalam membaca pratandha.

Dalam pengelolaan amanah publik, penyimpangan kerap berawal dari hal-hal yang tampak kecil dan halus.

Baca juga: Sultan HB X yakin reformasi kelurahan kunci kendalikan inflasi di DIY

"Oleh karena itu, integritas sejati terletak pada kewaspadaan diri, kemampuan untuk mengenali dan menolak sejak awal setiap isyarat yang mengarah pada penyimpangan, demi menjaga pemerintahan tetap bersih dan bermartabat," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.