Taiwan Tegaskan Status Merdeka Usai Peringatan Donald Trump

Kementerian Luar Negeri Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara berdaulat dan merdeka pada Sabtu (16/5/2026). Penegasan ini muncul beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan wilayah tersebut agar tidak melakukan deklarasi kemerdekaan formal, seperti dilansir dari Detikcom melalui kantor berita AFP.

Otoritas Taiwan menyatakan bahwa posisi mereka tidak tunduk pada pemerintahan Beijing. Selain itu, pengiriman persenjataan dari Washington dinilai sebagai langkah nyata dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut.

"Taiwan adalah negara demokratis yang berdaulat dan merdeka, dan tidak tunduk kepada Republik Rakyat China", kata Kementerian Luar Negeri Taiwan.

Pihak kementerian menambahkan bahwa kerja sama militer antara kedua pihak didasarkan pada regulasi hukum yang berlaku. Langkah ini sekaligus menjadi instrumen untuk menekan potensi ancaman di sekitar wilayah geopolitik mereka.

"Mengenai penjualan senjata Taiwan-AS, ini bukan hanya komitmen keamanan AS terhadap Taiwan yang secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan, tetapi juga bentuk pencegahan bersama terhadap ancaman regional," kata kementerian Taiwan tersebut.

Pernyataan dari Taipei ini dikeluarkan sehari setelah Donald Trump menyelesaikan kunjungan resminya ke Beijing, China. Dalam pertemuan tersebut, Presiden China Xi Jinping mendesak agar Amerika Serikat tidak memberikan dukungan terhadap kemerdekaan pulau yang diklaim sebagai bagian dari teritorialnya.

Setelah kunjungan tersebut, Donald Trump langsung menyampaikan pernyataan terbuka yang meminta agar Taiwan menahan diri dari langkah deklarasi formal.

"Saya tidak ingin ada yang merdeka," katanya kepada "Special Report with Bret Baier" di Fox News.

Presiden Amerika Serikat tersebut menekankan pentingnya menjaga stabilitas demi mencegah terjadinya konflik bersenjata di wilayah tersebut.

"Saya ingin mereka tenang. Saya ingin China tenang," ujar Trump.

Menurutnya, situasi status quo yang berjalan saat ini merupakan opsi terbaik bagi hubungan bilateral antarnegara.

"Kita tidak ingin berperang, dan jika Anda mempertahankannya seperti sekarang, saya pikir China akan baik-baik saja dengan itu," imbuhnya.

Secara historis, Amerika Serikat menerapkan kebijakan diplomasi yang hanya mengakui pemerintahan Beijing dan tidak mendukung kemerdekaan formal bagi Taiwan. Kendati demikian, Washington tidak pernah menyatakan penolakan secara eksplisit terhadap kedaulatan pulau tersebut.

Konstitusi domestik Amerika Serikat mewajibkan pemerintahnya untuk terus memasok alat utama sistem persenjataan demi mendukung pertahanan Taiwan. Namun, regulasi tersebut tetap menyisakan ambiguitas terkait keterlibatan langsung pasukan militer AS jika terjadi eskalasi konflik fisik.