Jakarta (ANTARA) - Tiga pemerintah daerah yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Sinjai (Sulawesi Selatan), dan Kaimana (Papua Barat), menyatakan kesiapan infrastruktur mulai dari hibah lahan hingga percepatan pembangunan fisik guna mendukung perluasan Program Sekolah Rakyat.
Kesiapan tersebut dipaparkan oleh masing-masing kepala daerah dan perwakilan legislatif saat menghadiri audiensi bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri melaporkan pihaknya telah merampungkan legalitas hibah lahan seluas tujuh hektare kepada Kemensos yang saat ini telah memasuki tahap pematangan area di lapangan.
“Lokasi lahan tersebut sangat strategis karena memiliki akses jalan utama dan letaknya dekat dengan permukiman warga terdampak kemiskinan yang menjadi sasaran utama program,” kata dia.
Baca juga: Menteri PU targetkan pembangunan Sekolah Rakyat selesai 20 Juni 2026
Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Sinjai Andi Mahyanto Mazda menyampaikan progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen di wilayahnya telah berjalan signifikan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar dapat segera digunakan pada tahun ajaran baru.
"Di lapangan progresnya sudah mencapai sekitar 69,8 persen dan ada empat gedung yang telah terpasang atap. Yang penting pada tanggal 14 Juli nanti sudah bisa dipakai untuk proses belajar mengajar," kata Wabup Andi Mahyanto.
Di sisi lain Wakil Ketua III DPRK Kaimana Dennis Yusuf Sawi mengonfirmasi bahwa lahan untuk wilayah Papua Barat sudah tersedia, namun masih menghadapi tantangan geografis karena berupa rawa-rawa.
Pihaknya mengusulkan dukungan rekomendasi dari Kemensos guna mempercepat proses penimbunan lahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Baca juga: Menteri PU: Sekolah Rakyat komitmen pemerintah bangun SDM yang unggul
Merespons komitmen tersebut, Wamensos Agus Jabo Priyono meminta seluruh pemda memastikan penyediaan lahan dengan kualitas terbaik demi kelancaran proyek, mengingat Presiden menginstruksikan setiap daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat berkapasitas hingga 1.000 siswa.
Dia menambahkan pemerintah pusat di bawah kendali Kemensos terus memacu pembangunan infrastruktur pendidikan ini. Pada tahun ini terdapat 104 titik Sekolah Rakyat permanen yang disiapkan untuk menggantikan sekolah rintisan dan pemerintah dipastikan menambah 143 titik baru pada tahun anggaran 2026.
"Sampaikan ke bupati masing-masing untuk mempersiapkan lahan yang bagus. Ini penting karena Program Sekolah Rakyat ini merupakan instrumen utama prioritas Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan sejak dini melalui jalur pendidikan," tegas Wamensos Afus Jabo Priyono.
Baca juga: Kemensos jaring 600 anak jalanan Jabodetabek masuk Sekolah Rakyat
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
51 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·