Tinjauan Teknis Aksesi Indonesia dengan OECD Berlanjut Juli

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses tahapan tinjauan teknis aksesi Indonesia untuk masuk ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) berlanjut di semester II tahun ini.

“Ada technical review di Juli. Tentu kami berharap, karena ini kan sector by sector, harapannya bisa terus berproses,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai menjadi pembicara kunci dalam seminar OECD yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Kedutaan Besar Inggris.

Dalam seminar tersebut, Airlangga menyampaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun, Indonesia telah menandatangani setidaknya 27 kesepakatan dagang dengan negara di Uni Eropa, Kanada, Eurasia, hingga Inggris.

Politikus Partai Golkar itu menilai keanggotaan OECD dapat memperkuat hubungan dagang dan investasi Indonesia di tengah ketidakpastian.

OECD merupakan organisasi internasional beranggotakan 38 negara yang berfungsi sebagai platform multilateral untuk kebijakan ekonomi pembangunan. 

Setidaknya, ada tiga sektor yang sedang ditinjau oleh OECD, yaitu lingkungan, perdagangan, dan kebijakan digital.

Hubungan Indonesia dan OECD dimulai pada 2007 ketika Indonesia menjadi mitra kunci. Status Indonesia kemudian berubah menjadi negara kandidat aksesi pada Maret 2024.

Adapun perjanjian terakhir yang ditandatangani Indonesia adalah perjanjian resiprokal dengan Amerika Serikat. 

Setelah berupaya membuka pasar dengan Amerika, Airlangga menyatakan, pemerintah Indonesia saat ini sedang merespons permintaan Amerika, termasuk tentang tuduhan Pasal 301 terhadap Indonesia. “Indonesia telah memberikan tanggapan terhadap Pasal 301,” ujarnya.

Airlangga mengatakan, berdasarkan pengalaman, Indonesia telah mengimplementasikan tata laksana peraturan terbaik dalam menghadapi segala persoalan. “Saya pikir ini juga akan membuat aksesi kami ke OECD menjadi lebih realistis, dan juga kita bisa, istilahnya, mempercepat keanggotaan di aksesi di OECD,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, proses aksesi Indonesia dengan OECD tidak sepenuhnya dilakukan pemerintah. Airlangga mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan kalangan pengusaha seperti Kadin Indonesia dalam proses aksesi. 

Dalam tiga bulan terakhir, Airlangga mengatakan pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman sekitar Rp 1.400 triliun dari Korea, Jepang, dan AS. “Hampir 60 persen dari target investasi Indonesia tahun ini. Jadi sebenarnya 60 persen dikerjakan oleh Pak Anindya Bakrie (Ketua Umum Kadin Indonesia),” kata dia.