Tiongkok Tolak Visa Rombongan Wartawan Gedung Putih Jelang KTT Beijing

Pemerintah Tiongkok menolak visa masuk bagi lebih dari 20 anggota rombongan pers Gedung Putih serta jurnalis Epoch Media Group yang dijadwalkan meliput kunjungan kerja Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing pada Rabu, 13 Mei 2026.

Penolakan ini berdampak pada sejumlah jurnalis senior yang telah mengajukan permohonan sejak April lalu. Wartawan Gedung Putih dari The Epoch Times Travis Gillmore, serta kru New Tang Dynasty Television seperti Mari Otsu dan kameramen Lei Chen, tidak mendapatkan izin masuk dari rezim Partai Komunis Tiongkok.

Insiden ini tercatat sebagai penolakan kedua kalinya bagi staf Epoch Media Group setelah jadwal kunjungan kenegaraan Trump sempat mengalami penundaan dari agenda awal pada akhir Maret.

Hanya sebagian kecil jurnalis, fotografer, dan kameramen dari rombongan resmi kepresidenan yang akhirnya diizinkan meliput KTT Beijing pada 14 hingga 15 Mei 2026. Pertemuan tingkat tinggi antara Donald Trump dan Xi Jinping tersebut diagendakan membahas isu strategis mulai dari perdagangan, kecerdasan buatan, konflik Iran, hingga masalah Taiwan.

Rezim Tiongkok dilaporkan kerap menggunakan instrumen visa sebagai alat tekanan politik untuk membatasi ruang gerak media kritis. The Epoch Times sendiri merupakan lembaga media independen yang didirikan di Amerika Serikat sejak tahun 2000 dan aktif menyuarakan isu pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.

Tekanan serupa juga pernah dialami jaringan media ini pada agenda internasional lainnya tahun lalu, termasuk saat pembatasan akses liputan dalam forum KTT ASEAN di Malaysia dan KTT APEC di Gyeongju.

PBB bahkan sempat menolak akreditasi liputan media ini dalam Sidang Umum September lalu atas desakan otoritas Beijing.

Seorang pejabat pers PBB di New York memberikan konfirmasi mengenai adanya intervensi dari pihak luar terkait hambatan permohonan peliputan yang dialami oleh media tersebut.

"tekanan dari Tiongkok (PKT)" kata seorang pejabat pers PBB di New York kepada NTD.

Selain hambatan administratif dan penolakan visa di berbagai negara, operasional media independen ini juga sering menghadapi gangguan berupa serangan siber dan ancaman digital dari peretas yang menyamar sebagai staf resmi lembaga.