TNI AD Ungkap Alasan Pembubaran Diskusi Film Pesta Babi di Ternate

Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi, mengklarifikasi tindakan pembubaran kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi yang berlangsung di Kota Ternate. Langkah tersebut diambil karena acara yang digelar pada Jumat, 8 Mei 2026, itu disebut tidak memiliki izin resmi serta membawa materi yang dinilai sensitif secara sosial.

Dilansir dari Detikcom, penjelasan resmi ini dikeluarkan menyusul polemik pembubaran acara yang melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate dan organisasi mahasiswa. Pihak TNI melakukan pengecekan langsung terhadap kegiatan yang berlokasi di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah tersebut.

"Selain aspek perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat yang majemuk, terlebih apabila dikaitkan dengan isu SARA maupun konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya," bunyi keterangan yang dibagikan Jani Setiadi pada Selasa (12/5/2026).

Jani menekankan bahwa institusinya tetap menghormati hak masyarakat dan jurnalis dalam berpendapat maupun berdiskusi di ruang publik. Namun, ia memberikan penegasan bahwa stabilitas wilayah tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan di lapangan.

"Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman bagi siapa saja. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar kegiatan ini tidak dilanjutkan demi mencegah isu SARA yang dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini," ujar Jani Setiadi.

Aparat keamanan mengklaim tidak memberikan larangan terhadap aktivitas diskusi selama seluruh prosedur perizinan ditempuh oleh penyelenggara. Evaluasi terhadap materi kegiatan tetap dilakukan untuk memitigasi risiko perpecahan di masyarakat.

"Hingga saat ini, aparat keamanan bersama unsur terkait masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali," bunyi keterangan yang dibagikan.

Kodim 1501/Ternate mengedepankan komunikasi dua arah untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa mengabaikan aspek pencegahan konflik. Upaya ini diklaim sebagai langkah preventif demi menjaga keharmonisan warga Ternate.

"Pendekatan yang dilakukan mengedepankan musyawarah, edukasi, dan langkah preventif demi menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan masyarakat di Kota Ternate," tambahnya.

Di sisi lain, Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, memberikan respons keras terhadap tindakan aparat yang menghentikan kegiatan tersebut. Ia menilai pembubaran diskusi merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi dan mengekspresikan pendapat.

"Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat," tegas Yunita.

Yunita menambahkan bahwa pengawasan ketat aparat sejak awal acara telah menimbulkan tekanan mental bagi para peserta dan panitia di lokasi. Tindakan mendokumentasikan individu yang hadir dinilai sebagai bentuk praktik pembungkaman suara kritis.

"Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh takut terhadap diskusi dan film dokumenter," imbuh Yunita.

Penyelenggara acara menyatakan bahwa diskusi film dokumenter tersebut sebenarnya berlangsung secara damai tanpa ada unsur provokasi. Saat ini pihak penyelenggara masih menyoroti dasar hukum pembubaran yang dilakukan oleh aparat keamanan setempat.