TNI Bubarkan Nonton Bareng Film Dokumenter Pesta Babi di Ternate

Aparat TNI membubarkan kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter berjudul Pesta Babi di Pendopo Benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Jumat (8/5/2026) malam. Langkah tersebut diambil karena pihak militer mengklaim adanya gelombang penolakan dari masyarakat yang menganggap judul film tersebut bersifat provokatif.

Aksi pembubaran ini menyasar acara yang digagas oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate. Dilansir dari Detikcom, petugas mulai memonitor lokasi di Kelurahan Gamalama sejak kegiatan dijadwalkan mulai pukul 20.00 WIT.

Letkol Inf Jani Setiadi selaku Dandim 1501 Ternate menegaskan bahwa pemantauan dilakukan setelah pihaknya melihat dinamika di media sosial. Ia menyebut banyak pihak yang merasa keberatan dengan agenda pemutaran film dokumenter tersebut.

"Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya," ujar Letkol Inf Jani Setiadi, Dandim 1501 Ternate.

Pihak Kodim membantah bahwa penghentian ini didasari atas subjektivitas institusi semata. Jani mengklaim memiliki bukti mengenai keresahan warga terhadap konten yang akan ditayangkan malam itu.

"Ini bukan pendapat pribadi saya. Tapi jika tidak percaya, akan saya tunjukkan, banyak yang sifat provokatif menurut masyarakat, menurut di media sosial," ujar Letkol Inf Jani Setiadi, Dandim 1501 Ternate.

Meski meminta pemutaran film dihentikan, aparat tetap memperbolehkan sesi diskusi mengenai lingkungan hidup tetap berjalan. Hal ini didasari atas pertimbangan sensitivitas isu SARA di wilayah Maluku Utara.

"Berdiskusi tentang pelestarian lingkungan hidup itu hal yang positif, silakan dilanjutkan. Kemudian untuk kegiatan (nobar) saya minta tolong dihentikan, agar tidak dijadikan bahan (untuk) dipolitisir kemudian hari," tutur Letkol Inf Jani Setiadi, Dandim 1501 Ternate.

Dandim menekankan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah guna mencegah dampak jangka panjang dari pemutaran film tersebut. Ia mengajak penyelenggara untuk memahami tanggung jawab keamanan yang diemban aparat.

"Mari kita saling bekerja sama, mari kita saling menghargai, kami selaku aparat punya tanggung jawab dalam rangka menjaga keamanan maupun kondusif wilayah yang menjadi tanggung jawab kami," imbuh Letkol Inf Jani Setiadi, Dandim 1501 Ternate.

Di sisi lain, penyelenggara menyatakan keberatan atas intervensi yang dilakukan aparat keamanan terhadap kegiatan literasi tersebut. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, menilai tindakan ini sebagai ancaman serius bagi hak warga negara dalam mengakses informasi.

"Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat," tegas Yunita Kaunar, Ketua AJI Ternate.

Yunita menambahkan bahwa pengawasan ketat dan pendokumentasian peserta oleh petugas di lapangan telah menciptakan suasana tidak kondusif bagi para jurnalis dan aktivis. Ia menilai dalih potensi konflik yang digunakan aparat tidak relevan dengan kondisi di lokasi.