Tolak Wacana Tutup Prodi, UMY Pilih Sesuaikan Kurikulum

WAKIL Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir menyoroti wacana pemerintah terkait rencana penutupan program studi (prodi) di perguruan tinggi.

Hal ini menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Badri Munir Sukoco soal rencana evaluasi dan penutupan program studi akibat adanya ketimpangan jumlah lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. 

"Saat ini kami memilih melakukan penyesuaian kurikulum dibandingkan menutup program studi secara langsung," kata Zuly, Selasa, 28 April 2026.

Langkah penyesuaian kurikulum ini, kata Zuly, dinilai lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan bidang keilmuan tertentu. "Penguatan kurikulum dilakukan dengan melibatkan praktisi industri serta memperkuat kompetensi nonakademik mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja," kata dia.

Pendekatan ini juga dinilai lebih mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri. “Kami menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan dunia kerja serta menghadirkan praktisi agar mahasiswa memahami kebutuhan di lapangan," kata dia.

Selain itu, mahasiswa juga didorong mengembangkan soft skills agar tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga siap secara profesional.

UMY sendiri merasa janggal dengan wacana penutupan prodi untuk mengatasi masalah ketimpangan lulusan. "Wacana penutupan prodi itu tentu perlu kejelasan lebih rinci, terutama terkait bidang apa saja yang dianggap tidak relevan," kata Zuly.

Zuly mencontohkan sektor pendidikan dan kedokteran yang sama-sama disebut mengalami kelebihan lulusan, tetapi di sisi lain masih menghadapi kekurangan tenaga di lapangan. Menurutnya, hal ini harus diperjelas, program pendidikan yang mana. Apakah guru SD, guru mata pelajaran, atau bidang tertentu.

Sebab, Zuly melanjutkan, di lapangan justru masih banyak daerah yang kekurangan guru. Begitu juga dengan kedokteran. "Pertanyaan kami, jika lulusan itu dianggap berlebih, mengapa pembukaan fakultas kedokteran tetap didorong? Bisa jadi yang dibutuhkan sebenarnya dokter spesialis, bukan dokter umum, tetapi ini belum dijelaskan secara tegas,” imbuh Zuly.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan utama tidak semata terletak pada jumlah program studi, melainkan pada keterhubungan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, pendekatan multidisiplin menjadi kunci agar lulusan tetap relevan tanpa harus menutup program studi tertentu.

Zuly mengatakan bahwa berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu sosial, tetap memiliki peran penting dalam mendukung industri. Kebutuhan industri tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek manajerial, sosial, dan kebijakan.

“Jika industri hanya dilihat dari sisi teknik, jelas tidak cukup. Pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga relasi dengan masyarakat membutuhkan kontribusi ilmu sosial," ujarnya. "Jadi, persoalannya bukan pada relevan atau tidaknya, melainkan bagaimana mengintegrasikannya dengan kebutuhan industri,” imbuhnya.

Zuly mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak semata berorientasi pada kebutuhan industri jangka pendek.  Perguruan tinggi, menurutnya, memiliki peran lebih luas dalam membangun keilmuan dan peradaban.

Pemerintah juga perlu menjelaskan secara tegas program studi apa yang akan ditutup dan dikembangkan. "Jangan sampai perguruan tinggi hanya mengikuti tren tanpa arah yang jelas. Pendidikan tinggi bukan sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi juga membangun ilmu pengetahuan dan masa depan bangsa,” kata dia.