Transparansi Pasar Karbon: Nilai Ekonomi Harus Mengalir hingga ke Grassroot

Ada tantangan sosial-moral yang tidak boleh diabaikan di tengah usaha meraup pertumbuhan ekonomi dari industri penyerapan karbon di Indonesia. Perlu ditekankan bahwa ada risiko besar mengenai bias kapitalisme hijau karena jika tidak diregulasi dengan ketat sejak awal, pasar karbon dikhawatirkan akan menjelma menjadi bentuk industri ekstraktif gaya baru: ekosistem eksklusif di mana keuntungan finansial hanya berputar di antara korporasi multinasional, pemerintah pusat, dan perantara (broker) global. Sementara masyarakat adat dan komunitas di tingkat grassroot tetap terpinggirkan.

Executive Director MIT Kuo Sharper Center, Dina H. Sherif, menekankan kalkulus kemakmuran baru yang diusung lembaganya menuntut pergeseran total dari model ekonomi lama. Ia mengatakan, industri karbon harus dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu berkelanjutan (sustainable), inklusif (inclusive), dan dimiliki oleh lokal (locally owned).

"Carbon removal tidak boleh berubah menjadi sekadar industri ekstraktif gaya baru bagi Indonesia. Sektor ini harus dirancang sejak awal sebagai industri yang menciptakan nilai tambah nyata dan membuka lapangan kerja berkualitas di tingkat lokal," kata Dina dalam pemaparannya dalam diskusi bertajuk The New Calculus for Climate Economy: Unleashing Indonesia’s Potential to Lead Carbon Removal yang diselenggarakan MIT Kuo Sharper Center for Prosperity and Entrepreneurship pada Kamis (21/5) lalu.

Menurut Dina, indikator keberhasilan sejati dari perdagangan karbon Indonesia bukanlah volume transaksi di papan bursa, melainkan seberapa dalam dampak kesejahteraan itu merembes hingga ke lapisan masyarakat terbawah yang jadi garda terdepan pelestari alam.

"Ujian nyatanya adalah apakah nilai ekonomi karbon ini benar-benar mengalir ke kantong para wirausahawan Indonesia, ke pemerintah daerah, ke masyarakat adat dan pedesaan, ke sektor UMKM, serta benar-benar dimiliki secara lokal oleh rakyat Indonesia sendiri," ujarnya.

Tantangan semakin diperumit dengan adanya jurang komunikasi yang sangat lebar, utamanya oleh istilah-istilah teknis yang tidak memiliki resonansi dengan realitas kehidupan masyarakat terbawah. Head of Corporate Communications and Sustainability Saratoga Investama Sedaya, Catharina Latjuba, menyampaikan refleksinya mengenai kesenjangan komunikasi itu.

"Di Jakarta, seorang analis atau pakar membaca laporan ESG dan menemukan kata carbon removal tertulis hingga 50 kali, sehingga dia paham. Namun, di sebuah rumah kecil di daerah pesisir, ada seorang nenek yang setiap hari menyaksikan rumah keluarganya perlahan tenggelam akibat pasang air laut. Nenek itu tidak pernah menggunakan istilah carbon removal, tetapi dia tahu persis apa yang sedang terjadi pada tempat tinggalnya," kata Catharina.

Ia pun mengingatkan para pelaku industri swasta bahwa dukungan publik terhadap transisi ekonomi hijau hanya bisa didapat jika masyarakat memahami manfaat nyatanya bagi kehidupan mereka. Narasi lingkungan harus diubah dari bahasa korporat menjadi bahasa kesejahteraan yang membumi.

"Setiap proyek karbon atau investasi penyerapan karbon di daerah harus mampu menjawab pertanyaan paling mendasar dari kepala desa setempat: 'Apakah proyek ini akan melindungi desa saya? Apakah ini akan memberi makan keluarga saya?' Jika kita tidak bisa menjawab 'ya' untuk pertanyaan-pertanyaan mendasar itu, maka proyek tersebut tidak akan berjalan secara berkelanjutan," tegasnya.