UEA Bantah Kabar Kunjungan Rahasia Perdana Menteri Israel Netanyahu

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi menyanggah laporan kantor pemerintahan Israel terkait dugaan kunjungan rahasia Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke wilayah mereka. Penegasan ini disampaikan pada Kamis (14/5/2026) menyusul klaim adanya pertemuan tingkat tinggi di tengah situasi konflik dengan Iran.

Sanggahan tersebut muncul setelah pihak berwenang di Tel Aviv merilis informasi mengenai pergerakan diplomatik tertutup ke negara teluk tersebut. Dilansir dari Detikcom, klaim sepihak ini memicu respons cepat dari otoritas di Abu Dhabi guna mengklarifikasi kedudukan hubungan kedua negara.

"Netanyahu melakukan kunjungan rahasia ke UEA dan bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab," kata Kantor Netanyahu.

Pernyataan dari pihak Israel tersebut langsung mendapatkan respons dari kantor berita resmi UEA, WAM, yang mengeluarkan bantahan atas beredarnya narasi kunjungan maupun kehadiran militer asing. Pemerintah setempat menekankan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Uni Emirat Arab membantah apa yang beredar mengenai kunjungan Netanyahu ke negara tersebut, atau penerimaan delegasi militer Israel di wilayahnya," kata WAM.

Otoritas UEA menegaskan bahwa seluruh bentuk kerja sama dengan Israel dilakukan secara transparan sejak dimulainya normalisasi hubungan beberapa tahun lalu. Hubungan bilateral tersebut diklaim berlandaskan pada kesepakatan internasional yang telah diketahui khalayak luas.

"UEA menegaskan bahwa hubungannya dengan Israel bersifat publik dan dibangun dalam kerangka Perjanjian Abraham yang terkenal dan diumumkan secara publik," kata WAM.

Pihak UEA juga menolak keras adanya spekulasi mengenai koordinasi keamanan atau politik yang dilakukan di balik layar tanpa pemberitahuan resmi. Transparansi disebut sebagai prinsip utama dalam menjalankan diplomasi dengan pihak Israel.

"Hubungan ini tidak didasarkan pada kerahasiaan atau pengaturan rahasia. Oleh karena itu, klaim apa pun mengenai kunjungan atau pengaturan yang tidak diungkapkan tidak berdasar kecuali dikeluarkan oleh otoritas resmi yang relevan di UEA," kata WAM.

Selain memberikan klarifikasi, pemerintah UEA memperingatkan seluruh perusahaan media agar lebih selektif dan berhati-hati dalam mengutip informasi yang tidak didukung oleh bukti autentik. Penggunaan informasi yang tidak terverifikasi dianggap dapat memicu persepsi politik yang keliru.

"Negara menyerukan kepada media untuk akurat dan tidak menyebarkan informasi yang tidak terdokumentasi atau menggunakannya untuk menciptakan kesan politik," kata WAM.