Wali Kota Cilegon Selaraskan Aspirasi Warga dalam RKPD Tahun 2027

Wali Kota Cilegon Robinsar menekankan pentingnya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Diskominfo Kota Cilegon pada Rabu (15/4/2026).

Dilansir dari Detikcom, forum strategis ini digelar untuk menyerap usulan dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna menyusun program kerja yang tepat sasaran. Robinsar menyatakan bahwa seluruh usulan yang masuk harus mampu diimplementasikan menjadi program nyata yang menyentuh kebutuhan publik.

"Musrenbang ini menjadi wadah untuk menampung berbagai aspirasi dari perangkat daerah mulai dari kelurahan hingga DPRD yang kemudian harus mampu melahirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," kata Robinsar, Wali Kota Cilegon.

Pemerintah Kota Cilegon menggarisbawahi bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya fokus pada kuantitas program, melainkan pada aspek realistis dan kapasitas finansial daerah. Robinsar menegaskan bahwa rencana pembangunan yang ideal tetap membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar realisasinya berjalan optimal.

Sebagai upaya memperkuat basis pembiayaan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas utama melalui penggalian potensi di setiap wilayah. Sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM, BPRS, dan PCM, serta pendataan wajib pajak baru diproyeksikan menjadi motor penggerak pembangunan di masa mendatang.

Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Sokhidin menambahkan bahwa Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menjamin keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Ia mencatat terdapat 433 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang telah diinput ke dalam sistem SIPD untuk tahun anggaran 2027.

Ratusan usulan tersebut tersebar pada tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, meliputi Disporapar, DLH, DKPP, DPUPR, Disperkim, Dishub, dan Dindikbud. Legislatif berharap pokir tersebut dapat disinergikan secara proporsional dengan menyesuaikan kapasitas riil APBD Cilegon untuk menciptakan pembangunan yang inklusif.