Wamen HAM tekankan pendidikan perempuan dalam momentum Hari Kartini

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menekankan peringatan Hari Kartini harus menjadi kesempatan memperkuat pendidikan dan kesetaraan perempuan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan pemajuan hak asasi manusia.

Dalam peringatan Hari Kartini ke-147 di Pendopo Kartini Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa, ia menilai perjuangan Raden Ajeng Kartini tetap relevan untuk menjawab tantangan perempuan masa kini.

“Kartini tidak berjuang agar dikenang dengan seremonial. Kartini menulis, melawan, dan terluka agar perempuan Indonesia bisa berdiri sama tegak, berpikir sama tajam, dan bermimpi sama tinggi dengan siapa pun,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

Ia menjelaskan perjuangan Kartini berakar pada akses pendidikan sebagai hak dasar yang harus dijamin tanpa diskriminasi.

Baca juga: Langkah Kemkomdigi wujudkan wanita cakap digital rayakan momen Kartini

Menurutnya, pendidikan tidak boleh dipersempit hanya pada peran domestik perempuan.

“Pendidikan bukan agar perempuan menjadi istri yang bisa diajak berdiskusi oleh suami, tetapi agar perempuan menjadi manusia yang utuh, serta menjadi manusia yang bisa memilih, menolak, dan memimpin,” katanya.

Mugiyanto mengungkapkan capaian positif dalam partisipasi pendidikan perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2025, angka putus sekolah perempuan di jenjang SMA berada di kisaran 2,14 persen.

Namun, angka tersebut masih lebih tinggi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dipengaruhi faktor kemiskinan, perkawinan anak, serta persepsi sosial terhadap pendidikan perempuan.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat, terutama dalam pencegahan putus sekolah dan praktik perkawinan anak, serta perluasan akses pendidikan yang inklusif.

“Tema peringatan Hari Kartini ‘Perempuan Bermimpi, Perempuan Menginspirasi’ harus dimaknai sebagai ajakan untuk membuka ruang bagi perempuan dalam bermimpi, berprestasi, dan mengambil peran strategis di berbagai sektor kehidupan,” ujarnya.

Pemerintah, katanya, terus mendorong penguatan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender melalui peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan hambatan struktural yang membatasi partisipasi perempuan.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam proses pembangunan nasional.

Baca juga: Pola asuh dan stigma buat perempuan sulit terbuka soal masalah

Baca juga: KPP: RUU pro perempuan disahkan bukti perempuan berperan di DPR

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.