2 jam yang lalu
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan, pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk para pemegang HGU.
“Pencegahan kebakaran hutan dan lahan memerlukan kesiapsiagaan serta tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan dan masyarakat,” ujar Ossy kepada wartawan, Sabtu, 23 Mei 2016.
Ossy juga menegaskan bahwa pemegang HGU memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga serta mengelola lahan yang dikuasai secara bertanggung jawab.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, pelaku usaha diwajibkan menyediakan sarana pengendalian kebakaran yang memadai di area konsesi.
Selain itu, pelaku usaha juga diminta menjaga kesuburan tanah agar tidak rentan terhadap kerusakan serta mencegah berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang dapat memicu atau memperparah kebakaran.
Kementerian ATR/BPN, kata Ossy, sangat berharap langkah pencegahan yang terintegrasi dan pengawasan optimal di lapangan dapat meminimalkan risiko karhutla di berbagai wilayah rawan.
Menurut Ossy, upaya preventif tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan masyarakat, mempertahankan kualitas lingkungan.
“Serta memastikan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan terdampak tetap berjalan tanpa gangguan kabut asap,” pungkasnya. 
English (US) · 
Indonesian (ID) ·