Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Sinkronisasi APBD Jawa Barat

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat agar memperkuat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah pada Rabu (15/4/2026).

Penekanan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 yang berlangsung di Gedung Negara Pakuan, Bandung. Wiyagus menegaskan bahwa setiap program dalam APBD wajib memiliki dasar perencanaan yang matang di RKPD.

"Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD yang tiba-tiba muncul tanpa ada dasar perencanaannya di dokumen RKPD, begitu pula sebaliknya," ujar Wiyagus, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Sinkronisasi ini dinilai krusial agar sistem pembangunan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota tetap berada dalam satu arah kebijakan. Hal ini mencakup keselarasan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga dokumen teknis tahunan.

Selain masalah administratif, Wiyagus mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2025 yang mencapai 5,32 persen. Angka ini berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen, dengan lonjakan hingga 5,85 persen pada triwulan keempat.

Namun, pemerintah daerah diminta tetap waspada terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih menyentuh angka 6,77 persen. Tingginya angka pengangguran ini menjadi pekerjaan rumah agar pertumbuhan ekonomi masa depan lebih efektif menyerap tenaga kerja lokal.

Terkait program prioritas nasional Asta Cita, Wamendagri menyoroti pentingnya jaminan keamanan pangan pada unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional.

Sertifikasi tersebut dipandang bukan sekadar pemenuhan aspek administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab nyata dalam melindungi kesehatan anak-anak penerima manfaat program. Pemerintah daerah didorong untuk bekerja penuh integritas guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.