Wamendagri: Konsep aglomerasi solusi tangani sampah dan kemacetan

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menilai bahwa konsep aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) menjadi solusi penting menyelesaikan masalah sampah dan kemacetan setiap daerah.

"Konsep aglomerasi bila dilakukan dengan pendekatan sektoral akan memberikan solusi yang lebih konkret. Karena otoritas, pembiayaan dan pemilik proyek (project owner) sudah jelas sejak awal," kata Bima di Tangerang, Rabu.

Menurut dia, selama ini kedua faktor masalah sampah dan kemacetan menjadi kendala yang sangat sulit terpecahkan selama bertahun-tahun dan ini menjadi salah satu isu atau persoalan yang kerap menyulitkan kepala daerah.

"Mulai dari banyaknya tawaran vendor dengan beragam teknologi, sulitnya mencari lahan, hingga penolakan warga," katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, saat ini pemerintah sedang mengoptimalkan dan mempercepat program pembangunan pengelolaan sampah energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).

Kendati, katanya, pentingnya pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi di kawasan Jabodetabekpunjur guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.

"Ini tantangan berat seperti kemacetan, tapi insyaallah bisa selesai bersama-sama," katanya.

Baca juga: Menteri ATR: 796 titik pelanggaran tata ruang di Jabodetabek-Punjur

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi di semua daerah ini juga menjadi bagian penting yang harus dibicarakan sebagai mencari solusi bersama.

"Kita di daerah harus juga bisa respons dengan program aglomerasi ini. Jadi yang pertama kita mengadakan pertemuan diskusi tentang tata kelola pemerintahan dan fungsi melayani masyarakat antardaerah," katanya.

Maesyal mengatakan, semua daerah yang masuk dalam Jabodetabekpunjur harus bisa merespon dengan cepat melalui kolaborasi antarsektoral.

Setiap Kabupaten/Kota yang berdampingan diminta bisa bersama-sama saling mendukung untuk pembangunan sesuai dengan program yang sudah ditentukan.

"Sesuai dengan kebijakan Presiden, bahwa pemerataan pembangunan harus dilakukan di semua desa. Tumbuh kembang ekonomi rakyat itu harus dari desa, dari 'bottom-up' (bawah ke atas)," kata dia.