Wamensos Minta Grobokan Cari Lahan Baru Untuk Sekolah Rakyat Permanen

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, Jawa Tengah mencari lahan lain yang akan digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat permanen. Sebab, lahan yang sebelumnya diusulkan tidak memenuhi syarat lantaran statusnya Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Hal ini disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Kepala Dinas

Sosial (Kadinsos) Grobogan, Indri Agus Velawati; dan Kabid Linjamsos Grobogan, Soemiati di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

"Untuk Sekolah Rakyat cari lahan yang clear ya," kata Agus Jabo.

Selain status lahan, syarat lain yang harus dipenuhi adalah memiliki akses jalan dan letaknya tidak berada di daerah rawan bencana. Listrik dan air bersih juga harus tersedia di wilayah tersebut.

Agus Jabo pun meminta Pemkab Grobogan segera mencari lahan yang memenuhi syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Ia berharap Grobogan bisa ikut pembangunan sekolah tahun ini.

"Saya itu ingin Grobogan karena termasuk daerah miskin, itu ikut tahun ini (penyelenggaraan Sekolah Rakyat)," ujarnya.

Lontaran Agus Jabo berdasarkan data. Menilik Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan I 2026, jumlah keluarga di Grobogan yang termasuk dalam Desil 1 mencapai 69.671 keluarga dari total 538.620 keluarga.

Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Grobogan, Indri Agus Velawati mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi untuk digunakan membangun Gedung Sekolah Rakyat. Namun, berdasarkan hasil survei, lokasi tersebut tidak memenuhi syarat karena masuk dalam kategori LSD.

"Kendalanya LSD. Kemarin hari Senin, kami, bupati, dan jajaran Sekda, serta OPD terkait sudah melakukan audiensi dengan Kementerian ATR," ungkapnya.

Indri menjelaskan, secara geografis, kondisi di Grobogan rata-rata merupakan lahan pertanian dan menjadi penyangga pangan nasional tingkat pertama. Ia menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan berupaya mencari lahan lain yang bisa digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat.

"Kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Cuma nanti kita juga mau melihat ada lahan di luar perhutanan sosial apa tidak, itu baru diproses dari Kementerian Kehutanan," kata dia.

Sebagai informasi, saat ini belum terdapat Sekolah Rakyat di Kabupaten Grobogan. Di sisi lain program pendidikan gratis ini sangat dibutuhkan anak-anak keluarga prasejahtera dari Desil 1 dan 2 DTSEN di sana. Program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini tak hanya memberikan akses pendidikan gratis tapi juga mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan orangtua siswa ke program-program pemberdayaan.