Waspada Kontraksi Manufaktur di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 2026

Meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 (Januari-Februari-Maret) menunjukkan tren yang sangat positif (tumbuh 5,6%), lebih karena strategi front-loading anggaran dan tingginya konsumsi masyarakat di hari-hari besar keagamaan, kita belum boleh bernafas lega.

Penyebabnya adalah karena beberapa data yang akan disampaikan berikut. Pertama, Indeks Indonesia Manufacturing PMI bulan April 2026 yang turun ke tingkatan 49,1 -yang berarti terjadi kontraksi, dan kedua, survey Kadin (17 Maret- 5 April 2026) ke dunia usaha yang menunjukkan: 40,5% pengusaha menilai kondisi bisnis melemah, 44,5% nilai kinerja industri melemah, dan 39% pengusaha tidak berencana berinvestasi dalam 6 bulan ke depan.

Menurut para responden di survey Kadin, situasi ekonomi yang mereka hadapi adalah tertahannya permintaan karena lemahnya daya beli, dan naiknya biaya produksi yang menekan margin keuntungan. Ketiga, pertumbuhan kredit perbankan juga masih tertahan di kisaran 9% (Maret 2026: 9,46%), belum mampu menembus angka double digit seperti yang diharapkan untuk mampu mendorong dunia usaha.

Padahal, berdasarkan sejarah di era pemerintahan SBY, untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% diperlukan pertumbuhan kredit perbankan di atas 20%.

Situasi di atas tentu tak bisa dipandang enteng. Pelemahan daya beli ternyata masih cukup terasa sehingga menahan permintaan dan juga menahan pertumbuhan kredit perbankan.

Bila daya beli melemah, permintaan akan berkurang, Bila permintaan berkurang, pengusaha akan mengurangi produksinya. Pengurangan produksi berimplikasi pada pengurangan jam kerja atau bahkan pengurangan pekerja.

Pengurangan pekerja dapat menyebabkan pengangguran dan kemudian kemiskinan. Sementara, dari sisi lain produksi, ada masalah kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh semakin mahalnya harga bahan baku dan modal (akibat Perang Iran) dan tuntutan kenaikan upah pekerja.

Kenaikan biaya produksi yang menekan margin keuntungan juga memotivasi pengusaha untuk berpindah mencari kawasan industri lain yang berbiaya produksi lebih rendah (bila masalahnya tingginya upah). Hal ini, relokasi pabrik, juga akan menyebabkan terjadinya PHK massal di kawasan yang ditinggalkan, yang berujung pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Namun bila masalahnya adalah kenaikan harga bahan baku dan modal akibat Perang Iran, maka tidak ada jalan lain bagi pengusaha selain pengurangan pegawai atau bahkan menutup pabriknya.

Pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya adalah kenaikan nilai tambah, karena menurut Mankiw (2012) PDB adalah total nilai tambah yang dihasilkan seluruh perusahaan dalam sistem perekonomian. Nilai tambah tertinggi dihasilkan dari industri manufaktur.

Kejatuhan sektor manufaktur berarti juga berkurangnya pembentukan nilai tambah ekonomi, yang juga berarti perlambatan ekonomi. Bila kita tidak sanggup menjaga momentum pertumbuhan di kuartal I kemarin, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya akan melambat (di bawah 5,6%). Karena itulah, untuk dapat menahan gelombang PHK yang mengancam, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi saya mengusulkan delapan langkah berikut:

Pertama. Penegasan komitmen Pemerintah Prabowo untuk Re-Industrialisasi, dengan mempercepat berjalannya program-program hilirisasi BUMN agar dapat benar-benar mulai semua di tahun ini.

Seperti disampaikan oleh pemerintah, bahwa pada tahap 1 (Februari 2026) dan 2 (April 2026) telah dilakukan masing-masing 13 ground breaking, sehingga total proyek hilirisasi yang sudah di-ground breaking tahun ini adalah sebanyak 26 proyek yang meliputi hilirisasi migas, batubara (menjadi DME pengganti LPG), nikel (menjadi baja nirkarat), bauksit (menjadi alumina dan alumunium), besi (menjadi slab baja karbon), aspal, sawit (menjadi oleofood dan biodiesel), kelapa (menghasilkan MCT/medium chain triglycerides, coconut flour, dan activated carbon), pala (menghasilkan oleoresin), bioethanol, bioavtur (dari minyak jelantah) peternakan ayam, dan garam industri.

Rencananya akan ada hilirisasi tahap 3 dan tahap 4 yang akan juga menyusul tahun ini. Sebagai suatu langkah yang menguntungkan dalam kerangka sinyal pasar, politik investasi, dan diplomasi, proyek hilirasi yang sudah dan akan diumumkan ini harus benar-benar dapat berjalan, dengan mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin muncul seperti masalah batalnya pengucuran kredit perbankan, belum adanya off-taker, naiknya harga energi, logistik, perizinan dan lahan, berubah-ubahnya regulasi, dan biaya rente di birokrasi. Selain itu juga perlu dipastikan agar proyek kilang on-shore Masela berikut kompleks industri petrokimia di sekitarnya dapat dimulai juga di tahun ini.

Kedua. Menolong industri manufaktur yang terdampak Perang Iran dengan mencarikan sumber bahan baku di wilayah lain yang tak terdampak perang, dan mengurangi beban pajak industri yang terdampak perang Iran tersebut.

Beberapa contoh industri nasional yang terdampak adalah industri petrokimia swasta, plastik, popok, hingga pupuk- yang bahan bakunya sangat tergantung dari kelancaran Selat Hormuz, pemerintah dapat menolong industri-industri ini dengan membantu mencarikan sumber alternatif untuk bahan baku maupun mengurangi beban pajaknya. Selain itu yang cukup terdamak adalah industri penerbangan nasional karena naiknya harga jet fuel, pemerintah dapat memberikan juga insentif pengurangan pajak bagi industri ini.

Ketiga. Mempercepat terbentuknya satgas PHK yang bertugas membantu dan menyalurkan para korban PHK ini ke sektor usaha lain dan juga menyalurkan jaminan pengangguran kepada para korban PHK tersebut selama masa menunggu pekerjaan baru.

Keterlibatan serikat-serikat buruh menjadi sangat vital dengan keberadaan satgas ini karena serikat buruh lah yang terbiasa memperjuangkan nasib sesama buruh dan mengetahui benar masalah-masalah yang dihadapi kaum buruh. Untuk menjaga daya beli korban PHK selama masa menunggu pekerjaan baru, pemerintah (dapat melalui BPJS Ketenagakerjaan) dapat ikut membantu menyalurkan dana jaminan pengangguran.

Keempat. Mempercepat pembangunan 1 juta rumah (3 juta rumah menjadi tidak masuk akal) per tahun menggunakan dana BPJS ketenagakerjaan. Lambannya program pembangunan perumahan terjadi karena pemerintah terlalu bergantung pada taipan-taipan perumahan dalam kelancaran program ini- yang akhirnya menjadi tidak lancar.

Karena itu pemerintah harus mengubah pendekatannya dalam kebijakan pembangunan 1 juta perumahan, menjadi dibangun oleh Negara bekerjasama dengan koperasi-koperasi perumahan yang beranggotakan pekerja, dan dididanai oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mekanisme bunga dan cicilan yang ringan di bawah standar pasar properti (semisal bunga 5% setahun dan cicilan Rp 600 ribu/bulan).

Bank Himbara tidak perlu dilibatkan dalam program ini karena agar dapat fokus membiayai kredit untuk sektor produktif lainnya. Dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam skema pembangunan perumahan ini berarti mengembalikan dana pekerja untuk kesejahteraan pekerja.

Kelima. mengintegrasikan koperasi desa merah putih dengan program hilirisasi/re-industrialisasi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Mayoritas program hilirisasi yang didorong oleh BUMN adalah di sektor migas, masih sangat minim di sektor yang lebih sustain seperti pertanian, kehutanaan, perkebunan, dan perikanan.

Koperasi desa merah putih yang ideal tentu tidak hanya sekedar merupakan koperasi konsumsi, apotek, dan simpan pinjam, melainkan juga menjadi koperasi produksi yang memiliki pabrik-pabrik untuk melakukan hilirisasi dari sumber daya yang ada di pedesaan: pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan.

Bila ini berjalan, bukan tidak mungkin nanti setiap desa akan berdiri pabrik yang dimiliki koperasi desanya sendiri. Awal kebangkitan dari perekonomian China di tahun sejak akhir 1970-an hingga 1990-an juga mengalami sebuah fase yang dikenal sebagai "one village, one factory" (atau dikenal sebagai TVE, Township & Village Enterprises), di mana hampir setiap desa di China memiliki pabriknya sendiri yang dikelola secara kolektif atau kolaborasi dengan pemerintah lokal dan swasta, memproduksi barang-barang ekspor, pada masa jayanya sampai menyumbang 25-30% dari PDB China (meskipun 20 tahun setelahnya, pasca tahun 2000-an banyak dari unit-unit TVE ini yang demerger, privatisasi, tutup, atau bahkan naik kelas menjadi perusahaan nasional).

Enam. Mempercepat penyelesaian konflik agraria dan mempercepat berjalannya program reforma agraria untuk meningkatkan daya beli petani, serta menyediakan lahan bagi program perumahan dan re-industrialisasi. Kesejahteraan masyarakat di pedesaan masih sangat ditentukan oleh tanah.

Pendistribusian lahan kepada petani adalah kebijakan paling struktural yang secara drastis dapat meningkatkan daya beli petani. Peningkatan daya beli petani berarti meningkatkan konsumsi masyarakat pedesaan- terutama untuk barang-barang yang tidak diproduksi di desa. Dalam struktur perekonomian negara seperti Indonesia, konsumsi masyarakat masih menyumbang lebih dari separuh perekonomian (53-55%).

Sehingga peningkatan konsumsi masyarakat desa tentu juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman negara-negara di Asia Timur, seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, reforma agraria ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi tinggi yang terjadi di negara-negara tersebut. Perlu diketahui reforma agraria di sini juga tidak hanya mendistribusikan lahan untuk petani, melainkan juga untuk menyediakan lahan bagi kebutuhan re-industrialisasi dan pembangunan 1 juta perumahan.

Tujuh. Meningkatkan alokasi kredit perbankan (Himbara dan swasta) untuk sektor koperasi dan UMKM. Ketimpangan kredit perbankan, di mana 83% kredit dinikmati korporasi besar dan BUMN dan hanya 17% kredit dibagi-bagi ke jutaan UMKM dan koperasi. Padahal yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pada sektor UMKM ini, mencapai 120 juta tenaga kerja (97% tenaga kerja nasional).

Sementara tenaga kerja yang diserap oleh korporasi besar-menengah dan BUMN hanya sekitar 5 juta pekerja (3% tenaga kerja nasional). Maka untuk meningkatkan daya beli mayoritas rakyat, alokasi kredit perbankan juga harus ditingkatkan untuk sektor yang menyerap mayoritas tenaga kerja ini.

Pertumbuhan ekonomi lebih cepat dapat dicapai dapat mengkondisikan perbankan Himbara dan swasta agar meningkatkan alokasi kredit untuk sektor koperasi dan UMKM ini hingga 30-40% dari total kredit perbankan (Rp 8.659 triliun).

Delapan. Menangkap potensi pembangunan ekonomi baru di Selat Malaka. Pada tahun 2025 Selat Malaka dilintasi oleh 102 ribu kapal. Bila dibangun jasa pelayanan yang diperlukan kapal-kapal tersebut di sepanjang pantai timur Sumatera, semisal untuk: bunkering, provisioning, crew services, repair ringan, dan trans-shipment, maka Indonesia berpotensi menerima pendapatan tambahan sebesar rata-rata US$ 300 ribu (Rp 5 miliar) per kapal. Anggaplah secara konservatif hanya 25% kapal yang lewat yang dapat ditangani, maka akan ada tambahan penerimaan negara sebesar US$ 7,7 miliar (Rp 133 triliun) per tahun.