Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Kepengurusan PBB Yuri Kemal Sah

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kepengurusan PBB di bawah kepemimpinan Yuri Kemal Fadlullah merupakan struktur yang sah secara hukum pada Rabu (29/4/2026). Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PBB se-Indonesia di Cawang, Jakarta Timur.

Eksistensi kepengurusan baru ini telah mendapatkan legitimasi resmi melalui pengesahan oleh Kementerian Hukum. Yusril menekankan bahwa dengan adanya legalitas tersebut, seluruh jajaran partai harus menghentikan perdebatan mengenai perbedaan kepemimpinan di internal partai.

"Hari ini saya hadir, sekaligus juga bersilaturahmi dengan seluruh pengurus DPP Partai Bulan Bintang yang sekarang dipimpin, sebelah kiri saya ini, Yuri Kemal Fadlullah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang baru," kata Yusril, Ketua Dewan Pertimbangan PBB.

Yusril menambahkan bahwa legalitas dari Pemerintah Republik Indonesia menjadikan struktur ini sebagai satu-satunya pengurus pusat yang diakui. Hal ini sekaligus menjadi dasar kuat bagi partai untuk bergerak maju tanpa adanya dualisme kepemimpinan.

"Sudah disahkan oleh Menteri Hukum beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ini solid dan tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di seluruh jajaran pengurus PBB. Dan ini satu-satunya adalah pengurus DPP PBB yang sah yang telah juga diberikan legalitas oleh Pemerintah Republik Indonesia," tambah Yusril.

Guna menghadapi kontestasi politik di masa depan, Yusril mendorong dilakukannya konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat hingga ke daerah. Penataan organisasi ini ditargetkan tuntas hingga tingkat kecamatan dan ranting paling lambat pada pertengahan tahun 2027.

"Harapan kita PBB akan lebih siap menghadapi pemilu tahun 2029 yang akan datang, dan sudah saatnya sekarang konsolidasi itu dilakukan," ujar Yusril.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tersebut juga menyinggung adanya dinamika internal yang sempat terjadi sebelumnya. Namun, ia memastikan seluruh persoalan tersebut telah selesai dan menyerukan penghentian segala kegiatan yang berseberangan dengan kepengurusan sah.

"Dan saya mengimbau pada seluruh jajaran pengurus PBB supaya menjaga kekompakan, menjaga soliditas satu dengan yang lain, dan juga mengimbau kepada mereka yang dulu ada beda-beda pendapat begitu supaya menghentikan seluruh kegiatan-kegiatannya," kata Yusril.

Langkah konsolidasi yang dimulai melalui kegiatan Bimtek ini diharapkan akan berlanjut secara estafet ke berbagai wilayah di Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya partai untuk tampil sebagai kekuatan politik yang signifikan pada Pemilu 2029 mendatang.

"Oleh karena memang yang sah ini akan terus bekerja, dan sekarang sudah melakukan konsolidasi. Dan saya berharap ini merupakan konsolidasi pertama yang dilakukan pada hari ini sekaligus Bimtek juga akan berlanjut sampai ke daerah-daerah," imbuh Yusril.

Berdasarkan catatan sejarah partai, posisi Ketua Umum PBB periode 2025-2030 sebelumnya sempat ditetapkan kepada Gugum Ridho Putra melalui Muktamar VI pada Januari 2025. Namun, transisi kepemimpinan terjadi saat Yuri Kemal Fadlullah ditunjuk sebagai Pejabat Ketua Umum melalui Sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada 11 Maret 2026.