Akademisi Kritik 14 Kriteria Kemiskinan BPS Karena Tidak Akurat

Akademisi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia, Resianta Bangun, mengkritik 14 kriteria penerima bantuan sosial (bansos) milik Badan Pusat Statistik (BPS) pada Minggu (12/4/2026). Ia menilai indikator tersebut gagal memotret realitas ekonomi masyarakat saat ini.

Kritik tersebut berfokus pada ketidaksesuaian antara data statistik dengan fakta lapangan, terutama dalam penentuan Desil 1 hingga 4. Menurut Resianta, banyak warga yang secara administratif dianggap mampu namun sebenarnya kesulitan memenuhi kebutuhan harian akibat kenaikan biaya hidup.

Salah satu poin yang disoroti adalah penggunaan standar tempat tinggal sebagai indikator kemiskinan. Resianta menyebut masyarakat yang masih mengontrak rumah dengan biaya rendah sering kali dicoret dari daftar penerima bantuan karena dianggap tidak memenuhi kriteria miskin.

"Indikator yang digunakan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan," kata Resianta Bangun, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia seperti dilansir dari AyoMedan.com.

Kondisi ini dikhawatirkan menciptakan anomali di mana angka kemiskinan terlihat menurun secara statistik, namun beban hidup masyarakat tetap tinggi. Ia menekankan bahwa angka penghasilan tertentu tidak bisa langsung dijadikan tolok ukur kelayakan tanpa mempertimbangkan inflasi dan biaya hidup di tiap daerah.

Resianta mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta pembaruan metode penghitungan data agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. Penajaman indikator kemiskinan dinilai sangat krusial agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak tereliminasi oleh sistem administrasi.

Pembaruan data dan revisi standar ini diharapkan dapat diperjuangkan melalui parlemen dalam pembahasan bersama kementerian terkait. Langkah tersebut bertujuan agar kebijakan pemerintah di masa mendatang benar-benar berbasis pada kondisi nyata ekonomi nasional.