Aktivis Flotilla Sumud Global Mengaku Disiksa Pasukan Israel

Sebanyak 422 aktivis kemanusiaan internasional dari armada Global Sumud Flotilla mengaku mengalami penyiksaan berat dan kekerasan seksual oleh pasukan Israel saat ditahan sebelum akhirnya dideportasi pada Kamis, 21 Mei 2026.

Ratusan relawan dari 41 negara tersebut, termasuk sembilan Warga Negara Indonesia (WNI), ditangkap setelah militer Israel mencegat iring-iringan kapal pembawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di perairan internasional.

Kecaman keras muncul dari berbagai negara setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis dipaksa berlutut dengan tangan terikat.

Organisasi hak asasi manusia Adalah yang mewakili para aktivis mengonfirmasi adanya luka-luka parah akibat tembakan peluru karet, alat kejut listrik, dan pemukulan oleh otoritas keamanan Israel.

"Dalam 10 tahun terakhir Adalah mewakili aktivis di flotilla, ini adalah kekerasan dan serangan paling parah yang pernah kami temui," kata Miriam Azem, Koordinator Advokasi Internasional Adalah.

Pihak penyelenggara flotilla juga melaporkan adanya sedikitnya 15 kasus kekerasan seksual serta puluhan relawan yang mengalami patah tulang selama berada di fasilitas penahanan.

"forcible penetration by a handgun." kata perwakilan Global Sumud Flotilla dalam pernyataan tertulis mengenai bentuk kekerasan seksual yang dialami relawan.

Sutradara film sekaligus aktivis asal Australia, Juliet Lamont, memberikan kesaksian langsung saat tiba di Bandara Istanbul dengan masih mengenakan pakaian tahanan kelabu.

"You know they’ve broken our bones, but they haven’t broken our soul," ujar Juliet Lamont kepada jurnalis.

Relawan lain asal Australia, Zack Schofield, menceritakan interogasi brutal yang dialaminya hingga hampir muntah akibat menahan rasa sakit saat kedua tangannya diikat ke belakang dalam posisi menyiksa.

"I myself was zip-tied in a torture position with my hands behind my back, for 40 minutes until I almost vomited from the pain. Then I had my head slammed into the table during the immigration process, constant knees to the chest, face, any kind of way they could there were pliers in my ears pulling them back," tutur Zack Schofield dari rumah sakit di Istanbul.

Aktivis perempuan asal Prancis, Meriem Hadjal, juga mengungkapkan trauma mendalam akibat pelecehan fisik yang diterimanya saat tiba kembali di Paris.

"I was subjected to sexual violence and groping," kata Meriem Hadjal.

Kekerasan sistematis ini dinilai oleh aktivis Inggris, Richard Johan Anderson, sebagai gambaran kecil dari penderitaan harian masyarakat Palestina di bawah pendudukan Israel.

"We've been beaten, tortured, systematically dehumanised, and... we have just had a little taste of what the Palestinians go through every day." ujar Richard Johan Anderson.

Menanggapi gelombang tuduhan tersebut, Dinas Penjara Israel (IPS) membantah seluruh laporan kekerasan dan mengklaim penahanan telah sesuai prosedur hukum baku.

"allegations raised are false and entirely without factual basis," sebut Dinas Penjara Israel (IPS) dalam tanggapannya kepada CNN.

Pihak otoritas penjara menambahkan bahwa pengawasan ketat dilakukan oleh staf profesional dan perawatan medis diberikan sesuai dengan instruksi kementerian kesehatan.

"rejects generalized allegations aimed at portraying systematic unlawful conduct." tulis Dinas Penjara Israel (IPS) dalam pernyataan lanjutan.

Seluruh hak dasar tahanan diklaim tetap terpenuhi di bawah koridor hukum internasional yang berlaku di Israel.

"All prisoners and detainees are held in accordance with the law, with full regard for their basic rights and under the supervision of professional and trained prison staff," tambah Dinas Penjara Israel (IPS).

Setiap keluhan resmi yang masuk melalui jalur hukum disebut akan diperiksa secara resmi oleh pihak berwenang.

"Any specific complaint or allegation raised through the appropriate legal and official channels is examined by the competent authorities in accordance with applicable procedures," jelas Dinas Penjara Israel (IPS).

Tindakan penahanan ini memicu kritik internal di pemerintahan Israel, termasuk teguran publik dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menilai aksi pamer Ben-Gvir merusak citra negara.

"not in line with Israel’s values," kata Benjamin Netanyahu dalam pernyataan resmi dari kantor perdana menteri.

Kritik serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar yang menyebut tindakan Ben-Gvir mempermalukan negara di mata publik internasional.

"You knowingly caused harm to our state in this disgraceful display – and not for the first time," cetus Gideon Saar melalui akun media sosial X.

Gideon Saar juga menegaskan bahwa perilaku provokatif tersebut tidak mencerminkan prinsip pertahanan yang dianut oleh Israel.

"You are not the face of Israel." tambah Gideon Saar dalam unggahan yang sama.

Dari pihak Indonesia, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri atas keberhasilan diplomasi memulangkan sembilan WNI melalui koordinasi dengan Turkiye, Mesir, dan Yordania.

"Despite having no diplomatic relations with Israel, the Foreign Ministry managed to build effective coordination with partner countries such as Türkiye, Egypt, and Jordan," kata Hidayat Nur Wahid.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengonfirmasi sembilan aktivis Indonesia saat ini telah berada di Istanbul untuk proses repatriasi ke tanah air.

"The Indonesian government remains in coordination with relevant parties to ensure the smooth return of the Indonesians," kata Sugiono.

Pemerintah Kanada dan Jerman turut mendesak penyelidikan menyeluruh atas luka-luka yang diderita warga negara mereka selama berada di bawah tahanan militer Israel.

"received information from my officials which details the appalling abuse of Canadians who were detained in Israel," kata Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand.

Kanada mengutuk keras perlakuan buruk tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.

"Canada unequivocally condemns the grave mistreatment of Canadians in Israel. Those responsible for this egregious abuse must be held accountable." tegas Anita Anand.