Aliansi Me(i) Lawan Gelar Demo Kebijakan Pendidikan Prabowo

MAHASISWA dari berbagai kampus akan menggelar demonstrasi di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Mei 2026. Unjuk rasa ini digelar untuk memprotes kebijakan Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.

"Arah pendidikan nasional saat ini mengalami pergeseran signifikan dari fungsi dasarnya sebagai instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Achmad Hafizh, Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia mengatakan demo kali ini dilakukan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026. 

Achmad mengatakan mahasiswa akan melakukan longmarch dari Halte IRTI Monas menuju kawasan patung kuda.

Demonstrasi akan diikuti oleh organisasi yang tergabung dalam aliansi #Me(i)lawan. Kolektif ini beranggotakan lembaga mahasiswa dari UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, hingga Universitas Negeri Jakarta.

Achmad menyampaikan aksi hari ini membawa setidaknya enam tuntutan. Pertama, para mahasiswa menuntut pemerintah untuk mengkaji  ulang wacana penghapusan program studi. Sebab, menurut dia, pendidikan tidak diciptakan untuk menjawab kebutuhan pasar semata, melainkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan nalar kritis.

Kedua, mereka juga menuntut evaluasi total alokasi 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan. “Pastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik, tenaga pendidik, dan peningkatan kualitas pendidikan, bukan dialihkan ke lembaga lain,” kata Achmad.

Ketiga, mahasiswa meminta  pendidikan yang ilmiah, gratis, dan demokratis. Mereka menuntut agar negara wajib menjamin akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi ekonomi.

Keempat, evaluasi dan tetapkan kurikulum pendidikan yang demokratis dengan partisipasi politik bermakna tenaga pendidik dan mahasiswa dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. “Hentikan pendekatan top-down dalam legislasi pendidikan,” ucap Achmad.

Kelima, evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG), copot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dari jabatannya, dan tutup seluruh SPPG (Satuan Pelayanan Program Gizi) bermasalah. “Program gizi nasional tidak boleh menjadi ladang pemborosan dan penyimpangan anggaran,” kata dia.

Keenam, wujudkan  lingkungan pendidikan yang aman dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. “Negara harus memastikan setiap institusi pendidikan menjadi ruang yang melindungi, bukan mengancam,” ujar Achmad.