PROKALTENG.CO – Ribuan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi di Kantor DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026).
Melansir dari Prokal.co, mereka mendesak DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, bahkan mendorong penggunaan hak interpelasi.
Aksi yang digalang Aliansi Rakyat Kaltim tersebut menyuarakan tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kedua, menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketiga, meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Partai Gerindra, Ekti Immanuel, mengatakan aspirasi massa aksi akan segera dibahas dalam rapat pimpinan DPRD. Menurut dia, tuntutan terkait transparansi dan penguatan pengawasan menjadi perhatian utama.

“Apa pun kesepakatan yang disampaikan hari ini, dalam waktu dekat akan kami bawa ke rapat pimpinan. Termasuk opsi interpelasi juga akan dibahas,” ujar Ekti.
Dari pihak demonstran, jenderal lapangan aksi, Fathurahman, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Jangan hanya memikirkan fasilitas pribadi, tapi fasilitas rakyat diabaikan. Kami meminta pemerintah membuka mata terhadap kondisi masyarakat yang sebenarnya,” kata Fathurahman dalam orasinya.
Ia juga menekankan pentingnya audit terhadap kebijakan pemerintah daerah serta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
Menurut dia, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fachruddin, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas belum optimalnya fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
“Kami sebagai anggota DPRD merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan kami belum berjalan dengan baik,” kata dia.
Husni menjelaskan, DPRD memiliki mekanisme dalam menindaklanjuti dugaan persoalan kebijakan, termasuk melalui hak interpelasi sebelum menggunakan hak angket.
Melalui hak interpelasi, DPRD dapat memanggil gubernur atau pihak terkait untuk meminta penjelasan atas kebijakan yang dipersoalkan.
Ia menegaskan DPRD akan menampung seluruh kritik dan masukan masyarakat serta berkomitmen memperbaiki kinerja ke depan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menemui massa aksi, mengapresiasi partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Menurut dia, aksi tersebut mencerminkan keresahan publik sekaligus kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.
“Kami DPRD Kaltim mengapresiasi masyarakat dan mahasiswa yang hadir hari ini. Apa yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu,” kata Ananda.
Ia menyebut kritik dan masukan yang disampaikan massa aksi sebagai hal konstruktif.
DPRD, kata dia, membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Ananda juga menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.
Menurut dia, pengelolaan anggaran harus benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kondisi ruang fiskal kita hari ini menuntut kemandirian daerah. Anggaran yang belum berpihak kepada masyarakat akan kami evaluasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, prioritas pembangunan akan difokuskan pada sektor strategis, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. (jpc)
PROKALTENG.CO – Ribuan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi di Kantor DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026).
Melansir dari Prokal.co, mereka mendesak DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, bahkan mendorong penggunaan hak interpelasi.
Aksi yang digalang Aliansi Rakyat Kaltim tersebut menyuarakan tiga tuntutan utama.

Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kedua, menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketiga, meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Partai Gerindra, Ekti Immanuel, mengatakan aspirasi massa aksi akan segera dibahas dalam rapat pimpinan DPRD. Menurut dia, tuntutan terkait transparansi dan penguatan pengawasan menjadi perhatian utama.
“Apa pun kesepakatan yang disampaikan hari ini, dalam waktu dekat akan kami bawa ke rapat pimpinan. Termasuk opsi interpelasi juga akan dibahas,” ujar Ekti.
Dari pihak demonstran, jenderal lapangan aksi, Fathurahman, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Jangan hanya memikirkan fasilitas pribadi, tapi fasilitas rakyat diabaikan. Kami meminta pemerintah membuka mata terhadap kondisi masyarakat yang sebenarnya,” kata Fathurahman dalam orasinya.
Ia juga menekankan pentingnya audit terhadap kebijakan pemerintah daerah serta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
Menurut dia, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fachruddin, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas belum optimalnya fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
“Kami sebagai anggota DPRD merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan kami belum berjalan dengan baik,” kata dia.
Husni menjelaskan, DPRD memiliki mekanisme dalam menindaklanjuti dugaan persoalan kebijakan, termasuk melalui hak interpelasi sebelum menggunakan hak angket.
Melalui hak interpelasi, DPRD dapat memanggil gubernur atau pihak terkait untuk meminta penjelasan atas kebijakan yang dipersoalkan.
Ia menegaskan DPRD akan menampung seluruh kritik dan masukan masyarakat serta berkomitmen memperbaiki kinerja ke depan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menemui massa aksi, mengapresiasi partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Menurut dia, aksi tersebut mencerminkan keresahan publik sekaligus kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.
“Kami DPRD Kaltim mengapresiasi masyarakat dan mahasiswa yang hadir hari ini. Apa yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu,” kata Ananda.
Ia menyebut kritik dan masukan yang disampaikan massa aksi sebagai hal konstruktif.
DPRD, kata dia, membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Ananda juga menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.
Menurut dia, pengelolaan anggaran harus benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kondisi ruang fiskal kita hari ini menuntut kemandirian daerah. Anggaran yang belum berpihak kepada masyarakat akan kami evaluasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, prioritas pembangunan akan difokuskan pada sektor strategis, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. (jpc)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·