Anggota DPR dorong percepatan Perpres Tata Kelola Keimigrasian

1 hari yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah untuk segera mempercepat pengesahan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Keimigrasian, untuk mengantisipasi praktik keberangkatan haji menggunakan visa nonresmi.

Menurut anggota Tim Pengawas Haji DPR RI tersebut regulasi itu penting untuk memperkuat sistem pengawasan warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Perpres Tata Kelola Keimigrasian harus segera dipercepat agar pengawasan terhadap mobilitas WNI, termasuk jamaah haji dan umrah, memiliki payung hukum yang lebih kuat," ujar Rieke dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.

Rieke menilai penguatan sistem keimigrasian menjadi langkah mendesak untuk mencegah praktik haji ilegal yang masih kerap ditemukan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menilai penggunaan visa umrah untuk berhaji bukan persoalan sederhana karena melibatkan pengawasan lintas lembaga dan celah dalam tata kelola keimigrasian.

“Kasus penggunaan visa nonhaji ini harus menjadi perhatian serius bersama. Pengawasan keimigrasian harus diperkuat agar tidak ada lagi warga negara yang berangkat melalui jalur yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Ia menilai penguatan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan haji, tetapi juga perlindungan warga negara Indonesia dari potensi tindak pidana perdagangan orang. Dalam sejumlah kasus, modus keberangkatan ke luar negeri kerap memanfaatkan jalur visa umrah maupun wisata.

“Penguatan tata kelola keimigrasian menjadi penting bukan hanya untuk haji, tetapi juga perlindungan WNI di luar negeri,” ucapnya.

Timwas Haji DPR berharap regulasi tersebut nantinya mampu memperkuat pengawasan di pintu keberangkatan sekaligus mempersempit ruang gerak praktik perjalanan ilegal. Dengan pengawasan lebih ketat, pelaksanaan haji diharapkan berlangsung lebih tertib, aman, dan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia maupun Arab Saudi.

Baca juga: Timwas Haji DPR antisipasi krisis konsumsi dan kepadatan di Armuzna

Baca juga: Timwas DPR: Angka jamaah wafat menurun, skrining berjalan baik

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.