Angkatan Laut Iran Tetapkan Syarat Pelayaran di Selat Hormuz

Sedang Trending 2 jam yang lalu

Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengumumkan empat prasyarat utama bagi kapal-kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz menyusul dibukanya kembali jalur strategis tersebut pada Sabtu (18/4/2026). Kebijakan ini diterapkan Teheran sebagai respons atas kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Pengaturan lalu lintas pelayaran internasional ini mulai diberlakukan setelah pemerintah Iran menyatakan kesiapan membuka akses selat sepenuhnya. Keputusan tersebut berkaitan erat dengan kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari yang telah disetujui oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun pada Kamis (16/4).

Dilansir dari Tasnim, aturan baru yang ditetapkan IRGC mencakup kewajiban bagi kapal sipil untuk hanya melewati jalur yang sudah ditentukan oleh otoritas Iran. Selain itu, Angkatan Laut Iran menegaskan bahwa kapal militer tetap dilarang keras memasuki kawasan Selat Hormuz tanpa pengecualian.

Seluruh pergerakan kapal di wilayah tersebut kini wajib mengantongi izin resmi dari Angkatan Laut IRGC sebagai pemegang kendali keamanan. Ketentuan terakhir menekankan bahwa setiap aktivitas pelayaran harus selaras dengan kesepakatan masa tenang dan implementasi gencatan senjata di Lebanon.

Seorang sumber yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) memberikan rincian tambahan mengenai dimensi kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat selama periode tenang dua minggu ini. Melalui mediasi Pakistan sejak Sabtu (11/4), Iran awalnya setuju memberikan akses harian bagi sejumlah kapal untuk melintas.

Namun, kendala muncul saat kesepakatan gencatan senjata di Lebanon tidak berjalan sesuai rencana awal karena belum mencakup semua pihak yang bertikai. Penangguhan izin sempat terjadi akibat dinamika konflik yang masih memanas di wilayah tersebut.

"Namun, setelah gencatan senjata di Lebanon gagal diterapkan dan perjanjian gencatan senjata gagal mencakup Hizbullah dan Israel, Iran menangguhkan perjanjian tentang lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz," kata sumber itu.

Konteks gencatan senjata di Lebanon dipandang sebagai faktor krusial yang menentukan stabilitas jalur perdagangan energi global ini. Penekanan terhadap prasyarat tersebut menjadi dasar bagi Iran dalam mengambil keputusan strategis di wilayah perairan miliknya.

Situasi sempat kembali tegang pada Jumat (17/4) ketika Pusat Komando Militer Iran menutup kembali akses selat hanya beberapa jam setelah sempat dibuka. Langkah tersebut diambil sebagai aksi protes terhadap tuduhan blokade berkelanjutan yang dilakukan militer Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memberikan peringatan keras melalui media sosial terkait kelangsungan akses di jalur air internasional tersebut. Ia menegaskan bahwa kedaulatan Iran atas selat tersebut akan ditegakkan secara absolut jika tekanan ekonomi dan blokade tidak segera dihentikan.

"Jika blokade ini terus berlanjut, Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka," tulis Ghalibaf di X, melansir AFP, Sabtu (18/4).

Ghalibaf juga memperjelas bahwa hak lintas di Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah diskresi dan perizinan pemerintah Iran. Pernyataan ini mempertegas posisi Teheran dalam mengontrol jalur logistik dunia di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah.