AS dan Iran Belum Capai Kesepakatan Nuklir di Islamabad

Perundingan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, hingga Sabtu (18/4/2026) belum membuahkan kesepakatan akibat kebuntuan syarat pengayaan uranium. Dilansir dari Detikcom, perbedaan tajam mengenai durasi pembekuan aktivitas nuklir menjadi penghambat utama dalam upaya meredakan perang di Timur Tengah tersebut.

Laporan New York Times yang mengutip pejabat kedua negara menyebutkan Teheran menawarkan pembekuan pengayaan uranium selama lima tahun. Namun, pihak Washington mendesak agar penangguhan tersebut dilakukan selama 20 tahun serta menuntut pemindahan pasokan uranium yang sangat diperkaya ke luar wilayah Iran.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan menolak proposal yang diajukan Teheran dan tetap mengkhawatirkan kemampuan Iran untuk memulihkan kapasitas nuklirnya. Di tengah kebuntuan tersebut, Trump mengklaim adanya kemajuan besar dalam proses negosiasi yang berlangsung di Pakistan tersebut.

"Kita sangat dekat untuk membuat kesepakatan dengan Iran," kata Trump.

Presiden AS tersebut menekankan komitmennya untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir dalam pembicaraan di masa depan.

"Kita harus memastikan bahwa Iran tidak pernah mendapatkan senjata nuklir. Mereka sepenuhnya setuju dengan itu. Mereka telah menyetujui hampir semuanya, jadi mungkin jika mereka bisa duduk di meja perundingan, akan ada perbedaan," katanya.

Trump juga menyatakan kesediaannya untuk kembali mengunjungi Pakistan jika dokumen perjanjian tersebut telah siap untuk ditandatangani secara resmi.

"Saya mungkin akan pergi, ya. Jika kesepakatan itu ditandatangani di Islamabad, saya mungkin akan pergi," katanya.

Klaim kemenangan diplomatik dari pihak Gedung Putih segera mendapat tanggapan keras dari pemerintah Iran melalui kementerian luar negerinya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa kedaulatan atas persediaan uranium tetap berada di tangan Teheran.

"Uranium yang diperkaya milik Iran tidak akan dipindahkan ke mana pun," kata Esmaeil Baqaei.

Baqaei juga membantah adanya pembahasan mengenai pengiriman material nuklir ke wilayah Amerika Serikat dalam sesi perundingan terakhir.

"Pemindahan uranium Iran yang diperkaya ke AS tidak pernah dibahas dalam negosiasi," cetusnya.

Menurut Baqaei, fokus utama pembicaraan saat ini telah bergeser dari sekadar isu teknis nuklir menjadi upaya penghentian konflik bersenjata secara lebih luas.

"Negosiasi sebelumnya berfokus pada masalah nuklir, tetapi sekarang negosiasi berfokus pada mengakhiri perang, dan tentu saja cakupan topik yang dibahas menjadi lebih luas dan beragam," katanya.

Iran menuntut adanya rencana kompensasi atas kerusakan perang dan pencabutan sanksi ekonomi sebagai bagian dari kesepakatan damai.

"Rencana 10 poin untuk mencabut sanksi sangat penting bagi kami. Masalah kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan selama perang yang dipaksakan, sangat penting," ujarnya.

Baqaei juga menanggapi pernyataan Trump di media sosial terkait blokade laut dan situasi di Selat Hormuz dengan menyatakan bahwa kekuatan militer Iran siap memberikan respons di lapangan.

"Pembukaan dan penutupan Selat Hormuz tidak terjadi di internet, itu ditentukan di lapangan, dan angkatan bersenjata kami tentu tahu bagaimana harus bertindak menanggapi tindakan apa pun dari pihak lain," tutur Baqaei.

Pemerintah Iran menilai ancaman blokade pelabuhan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang diupayakan.

"Apa yang mereka sebut blokade laut pasti akan ditanggap dengan respons yang tepat dari Iran. Blokade laut adalah pelanggaran gencatan senjata dan Iran pasti akan mengambil tindakan yang diperlukan," tegasnya.