AS Desak Perubahan Rezim Kuba Saat Krisis Energi Meluas

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio secara terbuka menyatakan sistem politik dan ekonomi Kuba telah rusak dan tidak akan bisa diperbaiki di bawah kepemimpinan saat ini pada Kamis, 15 Mei 2026.

Pernyataan keras tersebut muncul saat Washington menawarkan bantuan kemanusiaan sebesar 100 juta Euro di tengah krisis energi parah yang menyebabkan 65 persen wilayah pulau tersebut mengalami kegelapan total.

Rubio menegaskan bahwa kegagalan ekonomi di Kuba disebabkan oleh korupsi militer dan sistem yang tidak berfungsi, bukan semata-mata karena sanksi Amerika Serikat.

"Cubans are successful everywhere in the world except one place: Cuba," ujar Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Diplomat tinggi AS tersebut berpendapat bahwa warga Kuba mampu meraih kesuksesan di berbagai belahan dunia, namun terhambat oleh sistem pemerintahan di tanah air mereka sendiri.

"We don't want Cubans not to have to leave that island in order to be successful. But they can't, because the current model they have is- it's not just a model- it's broken. It doesn't work, and it'll never change as long as the people that are there now are running it," tambah Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Rubio juga menuduh kepemimpinan Kuba saat ini menutup diri terhadap reformasi besar yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara tersebut.

"They are close-minded, unfortunately. I hope I'm wrong. I would love for them to come to their senses and say, 'okay, we recognise this, it really has to change, and it has to change big'," kata Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Kritik ini disampaikan Rubio dalam sebuah wawancara saat ia mendampingi Presiden Donald Trump dalam perjalanan dinas resmi.

"It's a broken, non-functional economy, and it's impossible to change it. I wish it were different," tegas Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Meskipun melontarkan kritik tajam, Amerika Serikat tetap membuka peluang bantuan bagi rakyat Kuba jika pemerintah setempat setuju untuk bekerja sama.

"We'll give them a chance. But I don't think it's going to happen," ujar Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Rubio meragukan akan adanya perubahan arah kebijakan di Kuba selama rezim yang saat ini berkuasa masih memegang kendali pemerintahan.

"I don't think we're going to be able to change the trajectory of Cuba as long as these people are in charge in that regime," tambah Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Ketegangan ini diperparah oleh pernyataan Presiden Donald Trump yang mengisyaratkan kemungkinan tindakan lebih jauh terhadap negara kepulauan tersebut.

"Cuba, which we will be taking over almost immediately. Cuba's got problems. We'll finish one first," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Gedung Putih dalam pernyataan resminya juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Kuba saat ini merupakan ancaman luar biasa bagi keamanan nasional Amerika Serikat.

"The policies, practices, and actions of the Government of Cuba continue to constitute an unusual and extraordinary threat to the US. These policies, practices, and actions are also repugnant to the moral and political values of free and democratic societies," tulis pernyataan resmi Gedung Putih.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tawaran bantuan tersebut mencakup akses internet bebas dan cepat serta bantuan kemanusiaan langsung untuk warga yang terdampak krisis.

"The regime refuses to allow the United States to provide this assistance to the Cuban people, who are in desperate need of assistance due to the failures of Cuba's corrupt regime," bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

Washington menegaskan bahwa keputusan untuk menerima atau menolak bantuan medis yang sangat dibutuhkan tersebut kini berada sepenuhnya di tangan pemerintah Kuba.

"The decision rests with the Cuban regime to accept our offer of assistance or deny critical (life)-saving aid and ultimately be accountable to the Cuban people for standing in the way of critical assistance," lanjut pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

Di sisi lain, Direktur CIA John Ratcliffe sempat mengunjungi Havana pada 14 Mei 2026 untuk melakukan dialog keamanan dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri Kuba guna meredakan kompleksitas hubungan bilateral.

Pemerintah Kuba melalui keterangan resminya membantah telah menjadi ancaman bagi keamanan AS dan menolak label negara pendukung terorisme.

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel justru menyalahkan blokade energi Amerika Serikat sebagai penyebab utama penderitaan rakyatnya saat ini.

"This dramatic worsening has a single cause: the genocidal energy blockade to which the United States subjects our country, threatening irrational tariffs against any nation that supplies us with fuel," tulis Miguel Diaz-Canel, Presiden Kuba melalui media sosial X.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez turut mengecam sanksi baru AS yang dianggapnya sebagai tindakan pemaksaan sepihak yang melanggar hukum internasional.

"these measures are extraterritorial in nature and violate the United Nations Charter," kata Bruno Rodriguez, Menteri Luar Negeri Kuba.

Rodriguez menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk memaksakan tindakan atau sanksi terhadap entitas negara ketiga yang berhubungan dengan Kuba.

"has no right whatsoever to impose measures against Cuba or against third countries or entities," tutup Bruno Rodriguez, Menteri Luar Negeri Kuba.