AS Hentikan Izin Pembelian Minyak Iran Mulai Akhir Pekan Ini

Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump memutuskan untuk tidak memperpanjang izin pengecualian pembelian minyak mentah Iran yang akan berakhir pada Minggu, 19 April 2026. Keputusan strategis ini diambil guna memperketat tekanan ekonomi terhadap Teheran di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah.

Departemen Keuangan AS mengonfirmasi melalui unggahan media sosial pada Selasa (15/4/2026) bahwa izin jangka pendek untuk penjualan minyak Iran yang tertahan di laut akan segera kedaluwarsa. Dilansir dari Bloombergtechnoz, otoritas Amerika Serikat berencana menggunakan segala instrumen yang tersedia untuk mempertahankan tekanan maksimum.

Pengecualian yang diterbitkan pada 20 Maret lalu tersebut sebenarnya memberikan ruang terbatas bagi produk petrokimia dan minyak Iran yang sudah dimuat ke kapal tanker. Namun, kegagalan pembicaraan damai pada akhir pekan lalu memicu AS untuk menerapkan blokade lalu lintas di Selat Hormuz.

Pihak berwenang memperingatkan lembaga keuangan asing agar waspada terhadap risiko sanksi sekunder jika tetap memberikan dukungan pada kegiatan ekonomi Iran. Langkah agresif ini merupakan bagian dari kebijakan "Economic Fury" yang dijalankan oleh Departemen Keuangan AS untuk membatasi pendapatan negara tersebut.

"Lembaga keuangan harus waspada bahwa departemen ini memanfaatkan seluruh alat dan wewenang yang tersedia dan siap menerapkan sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan asing yang terus mendukung kegiatan Iran," ujar perwakilan Departemen Keuangan AS sebagaimana dikutip dari Bloombergtechnoz.

Menteri Energi Chris Wright menyatakan bahwa meskipun blokade fisik menjadi salah satu instrumen penghenti konflik, tekanan ekonomi tetap menjadi pilar utama. Sebelumnya, pemerintahan Trump sempat mendapat kritik karena dinilai melonggarkan sanksi terhadap sektor energi Rusia dan Iran di tengah guncangan pasar global.

Keputusan ini diprediksi akan berdampak pada dinamika harga energi dunia yang saat ini masih tidak stabil akibat konflik di Ukraina dan Timur Tengah. Hingga saat ini, Departemen Keuangan AS terus memantau pergerakan kapal tanker di jalur-jalur strategis internasional guna memastikan efektivitas blokade tersebut.