Bahlil Pastikan Impor Minyak Rusia Tidak Ganggu Kerja Sama Amerika

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan rencana pemerintah mengimpor minyak mentah dari Rusia tidak akan mengganggu hubungan diplomatik maupun kerja sama energi dengan Amerika Serikat pada Kamis (16/4/2026).

Langkah diversifikasi pasokan ini diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus memastikan perolehan harga yang paling menguntungkan bagi negara di tengah fluktuasi kondisi global.

Berdasarkan data yang dilansir dari Money, Indonesia saat ini menghadapi kesenjangan besar antara produksi domestik yang hanya berkisar 600.000 hingga 610.000 barrel per hari dengan konsumsi bahan bakar yang mencapai 1,6 juta barrel per hari.

Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan impor sekitar 1 juta barrel per hari demi mencukupi kebutuhan minyak mentah nasional yang totalnya menyentuh angka 300 juta barrel per tahun.

"Bagaimana perjanjian kita dengan negara lain termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta barrel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita harus kita lakukan," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM di Kompleks Istana Kepresidenan.

Bahlil menekankan bahwa Indonesia menerapkan prinsip politik bebas aktif dalam kebijakan energi dengan membuka peluang kerja sama ke berbagai wilayah, mulai dari Rusia hingga negara-negara di Afrika seperti Nigeria.

Meski menjajaki pasokan dari Rusia, pemerintah menyatakan tetap berkomitmen pada perjanjian yang sudah ada, termasuk pembelian produk energi dari Amerika Serikat yang bernilai 15 miliar dollar AS.

Terkait mekanisme harga, pemerintah menetapkan target agar pembelian minyak dari sumber manapun tidak melampaui harga pasar internasional, bahkan diupayakan mendapatkan harga di bawah rata-rata pasar.

Rencana kerja sama dengan Rusia sendiri merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang mencakup pengadaan minyak mentah, LPG, hingga pengembangan infrastruktur penyimpanan energi jangka panjang.

Kerja sama tersebut akan dijalankan melalui skema antar pemerintah (G2G) maupun antar bisnis (B2B) untuk menjamin kepastian cadangan serta ketahanan energi nasional di masa mendatang.