Bank Indonesia Perkuat Tujuh Langkah Strategis Jaga Stabilitas Rupiah

Bank Indonesia (BI) memperkuat respons kebijakan melalui tujuh langkah strategis setelah nilai tukar rupiah menembus level Rp 17.400 per dollar Amerika Serikat pada awal Mei 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan langsung rencana stabilisasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026) malam.

Pelemahan mata uang domestik ini dipicu oleh kombinasi dinamika global serta faktor musiman di dalam negeri. Dilansir dari Money, tekanan eksternal bersumber dari tingginya harga minyak dunia dan suku bunga acuan AS yang tetap bertahan di level tinggi sehingga memicu aliran modal keluar.

"Kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.

Pemerintah mencatat faktor musiman domestik meliputi kenaikan permintaan valuta asing untuk repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan kebutuhan jamaah haji. Kondisi tersebut diperkirakan terus membayangi pasar keuangan pada periode April hingga Juni.

"April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dollar-nya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji," ungkap Perry Warjiyo, Gubernur BI.

BI merespons situasi ini dengan memperkuat intervensi di pasar valas, baik domestik maupun offshore, dengan memanfaatkan cadangan devisa yang dinilai memadai. Selain itu, otoritas moneter menggenjot aliran modal masuk melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Cadangan devisa kami lebih, jadi cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu," jelas Perry Warjiyo, Gubernur BI.

Langkah pengetatan juga dilakukan terhadap pembelian dollar AS di pasar domestik dengan menurunkan batas transaksi tanpa underlying. BI memangkas ambang batas tersebut dari 100.000 dollar AS menjadi 50.000 dollar AS, dan direncanakan akan turun kembali ke angka 25.000 dollar AS.

"Kami akan turunkan lagi menjadi 25.000 sehingga pembelian dollar AS sampai dengan atau di atas 25.000 itu harus pakai underlying," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.

Dalam upaya stabilisasi, BI juga menjalin koordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mengawasi aktivitas perbankan dan korporasi. Pengawasan difokuskan pada entitas dengan volume pembelian dollar yang tinggi untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

"Yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana koordinasi dengan Bu Friderica Widyasari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga," imbuh Perry Warjiyo, Gubernur BI.

BI turut mendorong diversifikasi mata uang melalui kerja sama penggunaan mata uang lokal (LCT) dalam transaksi internasional. Penggunaan yuan China dalam transaksi domestik menjadi salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada dollar AS.

"Chinese Yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dollar AS sehingga itu bisa memperkuat rupiah," jelas Perry Warjiyo, Gubernur BI.

Meskipun berada di bawah tekanan, otoritas moneter menilai posisi rupiah saat ini masih berada di bawah nilai wajarnya atau undervalued. Perry menegaskan fundamental ekonomi Indonesia yang mencakup pertumbuhan 5,61 persen dan inflasi rendah menjadi dasar optimisme penguatan nilai tukar ke depan.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menko, berkaitan fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61 persen, inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.

Data ekonomi global menunjukkan yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun telah mencapai kisaran 4,47 persen yang menarik modal dari negara berkembang. Perry merinci bahwa kondisi inilah yang menjadi pemicu utama pelarian modal atau capital outflow dari pasar keuangan Indonesia.

"Terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI.

Faktor eksternal lainnya yang memperberat posisi rupiah adalah lonjakan harga minyak yang membebani neraca perdagangan. Suku bunga AS yang tinggi dan penguatan indeks dollar secara global menambah tantangan bagi mata uang kawasan.

"Faktor globalnya apa yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini? Adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47 persen. Demikian juga dollar yang menguat," jelas Perry Warjiyo, Gubernur BI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pelemahan mata uang terhadap dollar AS merupakan fenomena yang dialami banyak negara. Pemerintah terus memantau pergerakan pasar global sembari menyiapkan langkah-langkah mitigasi bersama Bank Indonesia.

"Terkait dengan rupiah itu berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar dan biasanya juga pada saat ibadah haji, demand terhadap dollar itu meningkat," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah juga berfokus pada penguatan kerja sama internasional melalui skema pertukaran mata uang (currency swap) dengan negara mitra seperti China, Jepang, dan Korea. Selain itu, diversifikasi instrumen pembiayaan utang sedang dikaji untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang AS.

"Dan kita lihat tetap monitor bagaimana dengan negara-negara lain tapi kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait dengan swap currency dengan China kemudian dengan berbagai negara lain termasuk Jepang, Korea dan yang lain," jelas Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Strategi fiskal diarahkan untuk menjaga komposisi utang agar tidak memberikan tekanan berlebih pada kebutuhan valuta asing di masa mendatang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya kolektif pemerintah dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional.

"Sehingga berharap nanti ke depan kita juga akan terus mempersiapkan komposisi yang terkait dengan tingkat utang yang kita bisa untuk menjaga tekanan terhadap US dollar," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal diperkuat melalui aksi beli kembali (buyback) SBN jika diperlukan untuk menstabilkan pasar sekunder. BI mencatat telah melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder senilai Rp 123,1 triliun sepanjang tahun berjalan ini.

"Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah Rp 123,1 triliun. Kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter," jelas Perry Warjiyo, Gubernur BI.

Dosen FEB UGM Eddy Junarsin menekankan pentingnya dukungan kebijakan fiskal karena Bank Indonesia tidak dapat bekerja sendirian dalam menjaga stabilitas. Ia mengingatkan agar kebijakan moneter dijalankan secara terukur guna menghindari risiko jangka panjang.

"Bank Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah menjadi faktor penting," ujar Eddy Junarsin, Dosen FEB UGM.

Peringatan serupa diberikan mengenai dampak agresivitas intervensi terhadap cadangan devisa dan kepercayaan pasar global. Keseimbangan antara stabilisasi jangka pendek dan kesehatan fiskal jangka panjang menjadi kunci utama.

"Jika dilakukan terlalu agresif untuk menahan pelemahan rupiah, justru dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan, seperti tergerusnya cadangan devisa dan menurunnya kepercayaan pasar," katanya Eddy Junarsin, Dosen FEB UGM.

Kebutuhan minyak mentah Indonesia yang mencapai 2,1 juta barel per hari di tengah produksi domestik sebesar 600.000 barel turut menjadi sorotan analis. Ketimpangan ini memperlebar defisit transaksi berjalan saat harga minyak dunia melambung tinggi.

"Bayangkan kebutuhan Indonesia untuk minyak mentah itu 2,1 juta barrel (dalam sehari). Produksi minyak di dalam negeri itu hanya 600.000 barrel," ujar Ibrahim Assuaibi, Analis.

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menyarankan pemerintah untuk menggeser fokus kebijakan dari ekspansi menuju penyelamatan indikator dasar ekonomi. Disiplin fiskal melalui evaluasi program prioritas dianggap krusial dalam situasi guncangan global saat ini.

"Ini bukan lagi soal mengejar ekspansi, tetapi penyelamatan. Fokusnya bagaimana indikator dasar ekonomi tidak jebol akibat guncangan global," ujar Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga.

Rahma juga menyoroti perlunya efektivitas anggaran pada program-program besar pemerintah agar tetap berada dalam mode bertahan yang efektif. Penyesuaian belanja negara menjadi instrumen penting untuk mendukung stabilitas nilai tukar.

"Pos-pos anggaran seharusnya juga berlaku pada program-program populis Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) supaya efektif survival mode yang dilakukan ini," lanjut Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan rupiah masih akan bergerak fluktuatif di kisaran Rp 17.200 hingga Rp 17.600 pada kuartal II 2026. Tekanan ekstrem bisa terjadi jika harga minyak Brent bertahan di atas 110 dollar AS per barel.

"Jika Brent bertahan di atas 110 dollar AS per barrel dan arus modal asing belum pulih, rupiah bisa menguji Rp 17.800," ujar Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.

Dari sisi struktur ekonomi, ketidakseimbangan antara pertumbuhan impor dan ekspor dinilai memperbesar kebutuhan valuta asing. Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menyebut perbaikan neraca eksternal adalah faktor kunci peredam tekanan.

"Pertumbuhan impor yang mencapai 7,18 persen secara tahunan, jauh lebih tinggi dibanding ekspor yang hanya 0,90 persen secara tahunan, menunjukkan ekspansi ekonomi saat ini juga meningkatkan kebutuhan valuta asing dan memperbesar tekanan eksternal," kata Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Kembalinya arus modal asing ke pasar saham dan SBN menjadi indikator paling krusial bagi pemulihan nilai tukar rupiah. Pemerintah dan BI kini fokus memperkuat komunikasi kebijakan untuk menjaga kredibilitas di mata investor internasional.

"Dari sisi pasar, pembuktian paling krusial adalah kembalinya arus modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dan saham serta perbaikan neraca eksternal," ujar Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Sebagai penutup, Eddy Junarsin menggarisbawahi bahwa kepastian hukum dan insentif berusaha tetap harus ditingkatkan di tengah ketidakpastian global. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan iklim inovasi di dalam negeri.

"Pemerintah perlu mengkomunikasikan berbagai kebijakan dengan baik. Kepastian dan keadilan hukum perlu dijaga dan ditunjukkan. Kebebasan berinovasi dan insentif berusaha perlu ditingkatkan," pungkas Eddy Junarsin, Dosen FEB UGM.